Lewat Aturan DP, BI Harap Kelayakan Debitor KPR dan KKB Meningkat

Melalui aturan DP, Bank Indonesia berharap bisa membuat calon debitor KPR dan KKB lebih terarah hanya bagi yang benar-benar membutuhkan. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) berharap dengan adanya aturan uang muka atau down payment (DP) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) bisa menciptakan keseimbangan baru, kendati akan sedikit terhambat dari sisi permintaan.
“Memang dari permintaan akan sedikit terhambat. Tapi keseimbangan baru akan muncul. Nasabah yang mengajukan KPR atau KKB akan semakin memenuhi persyaratan,” ujar Kepala Biro Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Filianingsih, kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2012.
Bank sentral telah merilis Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Untuk LTV KPR ditetapkan maksimal sebesar 70% untuk kriteria bangunan di atas 70 m2, dengan demikian penetapan uang muka atau down payment (DP) untuk KPR minimal sebesar 30% dari harga jual.
Sementara Untuk pengaturan uang muka kredit atau DP pada KKB mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- DP paling kurang 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- DP paling kurang 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
- DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif.
Berdasarkan simulasi yang BI lakukan, aturan baru mengenai uang muka akan membuat nasabah menunda membayar uang muka. Untuk KPR penangguhannya bisa terjadi selama 7-8 bulan sedangkan untuk KKB penundaannya selama 3-4 bulan.
“Nah nanti ini muncul keseimbangan baru, untuk nasabah-nasabah yang eligible (layak), jadi yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk yang spekulasi,” tandas Filianingsih. (*)

Sumber : Infobank

77,23% Pembelian Rumah Dilakukan Lewat Skema Kredit

Pembelian rumah melalui skema KPR masih menjadi solusi bagi masyarakat mengingat peningkatan harga rumah, khususnya di wilayah perkotaan cukup cepat. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) mencatat, sebagian besar pembelian perumahan dilakukan melalui skema kredit. Sebesar 77,23% dari total pembelian perumahan dilakukan dengan menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR).
“Bila dirinci, hanya sebesar 1,66% yang menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sementara 75,57% merupakan KPR non-FLPP,” tutur Kepala Biro Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Filianingsih, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2012.
Selain KPR, masyarakat juga menggunakan dua skema lain dalam pembelian rumah, yakni tunai bertahap dan tunai. Untuk tunai berharap porsinya mencapai 14,13%, sedangkan tunai sebesar 8,64%.
Berdasarkan tipe, mayoritas kredit KPR masih didominasi rumah tinggal tipe 22-70, dengan pembiayaan mencapai Rp88,8 triliun atau memiliki pangsa 43,87%, diikuti rumah di atas tipe 70 dengan pangsa sebesar 31% atau pembiayaan sebesar Rp62,7 triliun.
Sementara untuk rumah tipe 21 ke bawah, memiliki pangsa 15,13%. Menurut Filianingsih, dari survei bank sentral, untuk rumah tipe 70 ke bawah masih digunakan untuk kebutuhan primer, atau ditempati.
“Jadi kalau untuk ditinggali, lebih tinggi komitmen nasabah menyelesaikan kreditnya,” tandasnya.
Dari sisi harga rumah, bank sentral melihat, khusus tipe 70 ke atas kenaikan harganya cukup signifikan, terutama di wilayah tertentu akibat kurangnya supply (penawaran) dibanding demand (permintaan), sehingga berapa pun kenaikan harga diikuti saja oleh masyarakat yang memiliki uang.
“Kalau tipe 70 ke atas, harganya agak melebihi rata-rata,” tutup Filianingsih. (*)

Sumber : Infobank

Wapres: Kenaikan BBM Cegah Kebocoran Subsidi

Banyak cara untuk mengamankan subsidi BBM, tidak cukup hanya dengan melakukan penghematan pengeluaran anggaran negara.
Jakarta–Wakil Presiden Boediono menegaskan, selain untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) juga bertujuan untuk mengatasi kebocoran pemanfaatan BBM bersubsidi dan perencanaan anggaran negara yang lebih baik.
Saat berbincang bersama wartawan di Istana Wakil Presiden, Selasa, 20 Maret 2012, Wapres menyebutkan, terjadinya kebocoran BBM bersubsidi disebabkan adanya perbedaan harga BBM bersubsidi dengan harga ekonominya.
Sebagai perbandingan, Wapres menerangkan bahwa di kawasan regional, harga BBM bersubsidi di Indonesia jauh di bawah harga pada beberapa negara, seperti di Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Bahkan di Timor Leste bensin dijual dengan menggunakan harga ekonomi sekitar Rp12.000 per liter.
Wapres berharap, dalam 2-3 tahun ke depan, subsidi BBM tidak menjadi bagian utama dalam APBN. “Seandainya subsidi tidak menjadi pokok utama dalam APBN, maka APBN dapat dengan bebas digunakan untuk porsi lain yang lebih membutuhkan. Secara bertahap kita menuju ke sana, jangan malah menjauh dari sana,” ujar Wapres, seperti dikutip dari website setkab.go.id.
Mengena kebocoran itu, Wapres menjelaskan, bahwa  itu adalah penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Apakah oleh industri, atau diselundupkan ke luar negeri. Akibatnya, subsidi tidak lagi dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, tetapi insentif dimanfaatkan dalam penyimpangan dan kalangan industri.
Wapres juga mengingatkan, dipasaran dunia harga minyak saat ini pada kisaran 120 dolar AS per barel, sedangkan pemerintah dan DPR dalam APBN 2012 menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar 90 dolar AS per barel, sehingga pemerintah harus memberikan subsidi yang sangat besar, jika tidak ada penyesuaian.
Terjadinya perbedaan yang cukup besar antara harga BBM saat dengan dengan harga minyak di pasaran dunia itulah, yang membuka peluang terjadinya kebocoran subsidi.  “Semakin besar perbedaan harga dalam dan luar negeri, semakin besar lubangnya. Bocornya makin banyak,” ucap Wapres.
Wapres juga menyadari, banyak cara untuk mengamankan subsidi BBM, tidak cukup hanya dengan melakukan penghematan pengeluaran anggaran negara. “Yang paling efektif adalah melakukan penyesuaian harga BBM. Kita kurangi gap harga,” jelas Wapres.
Dengan melihat kondisi perekonomian global, Wapres memperkirakan harga minyak mentah dunia akan berada pada kisaran 120 dolar AS, 150 dolar AS, bahkan dapat menembus 170 dolar AS per barel. (*)

Sumber : Infobank

Anggito Abimanyu Bantah Manipulasi Data Surplus Migas

Sebelumnya, tersiar berita, Anggito Abimanyu,  yang selalu bersikeras menaikan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM”, mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM. Rully Ferdian
Jakarta–Pengamat ekonomi yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, membantah berita mengenai manipulasi pemerintah soal surplus migas.
“Sehubungan dengan pemberitaan melalui bbm (BlackBerry Massangers) dan SMS bahwa saya, Anggito Abimanyu, bekerja sama dengan bapak Kwik Kian Gie, bekerja sama menghitung/menganalisis surplus minyak dan menyatakan, pemerintah telah melakukan manipulasi adalah tidak benar dan fitnah.
Dalam kesempatan talkswhow dan di Jakarta Lawyar Club (JLC) TVOne bersama KKG, dan lain-lain, Anggito mengkonfirmasi bahwa terdapat surplus operasi migas dalam APBN 201,2 namun surplus tersebut menurun manakala terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan surplus tersebut telah dimanfaatan untuk belanja APBN bahkan APBN mengalami defisit.
“Tidak pernah terucap satu kalipun mengenai manipulasi pemerintah,” kata Anggito, dalam pernyataannya yang disebarkan melalui bbm dan SMS. Anggito juga menyatakan mendukung kenaikan harga BBM.
“Demikian mohon tidak mempercayai terhadap pemberitaan yang menyudutkan dan memfitnah diri saya,” tulis Anggito.
Sebelumnya, tersiar berita, Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM”, mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM.
“Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wakil Menteri ESDM.(*)

Sumber : Infobank

Sudah 20%, BI Tetap Kaji Kenaikan DP Minimal Kredit Otomotif Perbankan

Kendati rata-rata DP minimal kredit otomotif perbankan sudah 20%, Bank Indonesia tetap melakukan kajian untuk menaikkan DP minimal untuk meningkatkan kehati-hatian. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam upaya penerapan uang muka atau down payment (DP) minimum di industri multifinance.

“Ini masih dalam proses kita selalu koordinasi dengan Bapepam, tentunya kita harapkan nanti kalau selesai kita harapkan harmonis,” tutur Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso kepada wartawan di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2012.

Menurutnya, harmonisasi kebijakan DP tersebut perlu untuk menopang kepentingan perekonomian dan stabilitasnya.

“Memang kala ditanya industri pasti tidak mau. Tapi kan tidak bisa begitu, kita kan memang dikasih mandat untuk mengatur,” tandasnya.

Bank sentral sendiri tetap berupaya meningkatkan DP ke sektor otomotif, dalam hal ini perbankan, yang saat ini dinilai sudah lebih prudent (hati-hati) dibanding industri multifinance dengan minimal DP 20%.

“Sekarang ini bank-bank variatif, ada yang 20%, ada yang 30%. DP untuk kredit otomotif ini average sekitar 20%. Kalau sekarang 20%, nanti 30% kan hanya masalah waktu saja,” ucap Wimboh.

Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kehati-hatian supaya risikonya bisa terkontrol. Artinya, lanjutnya, pertumbuhan semakin tidak masalah asal tetap hati-hati. (*)

Sumber : Infobank

Pengamat: BI Perlu Buat Arsitektur Perbankan ke Sektor Mikro

Dalam menciptakan persaingan yang lebih ketat di sektor mikro, Bank Indonesia dinilai perlu membuat arsitektur sehingga mendorong lebih banyak bank melakukan pembiayaan ke sektor mikro sehingga suku bunganya bisa turun. Paulus Yoga

Jakarta–Untuk menurunkan suku bunga kredit, khususnya di sektor mikro yang dinilai masih cukup tinggi, Bank Indonesia (BI) perlu membuat arsitektur yang menciptakan kompetisi di sektor mikro meningkat.

Hal tersebut diutarakan Pengamat Ekonomi yang juga menjabat Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara, kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012.

“Buatlah arsitektur yang membuat kompetisi di mikro meningkat, jadi suku bunga bisa seperti KPR (kredit pemilikan rumah) dan korporasi,” tandasnya.

Ia menjelaskan, saat ini hampir semua bank memiliki produk KPR, sehingga tingkat kompetisi menjadi ketat dan membuat tingkat suku bunga semakin menurun. Demikian juga halnya dengan segmen korporasi.

Seperti diketahui, dalam suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang diumumkan sejak 31 Maret 2011 lalu, terlihat penurunan terbesar memang terjadi untuk SBDK korporasi dan SBDK kredit konsumsi KPR. Bank sentral mencatat, sejak Maret sampai November 2011, komposisi SBDK terlihat sebagai berikut:

- Kredit korporasi turun dari posisi Maret 2011 sebesar 10,51% menjadi 10,36% per November 2011.
- Kredit ritel turun dari 11,80% menjadi 11,78%.
- Kredit konsumsi untuk KPR turun dari 11,16% menjadi 10,82%.
- Kredit konsumsi non KPR naik dari 11,56% menjadi 11,68%.

Saat ini, relatif bank yang bermain di sektor mikro pun masih sangat terbatas. Adapun bank-bank yang memiliki porsi besar di segmen tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

“Selain bank-bank tersebut, memang masih ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki fokus bisnis di sektor mikro. Tapi dari sekitar 1.800 BPR outstanding kreditnya cuma Rp40 triliun,” tukas Mirza.

Beberapa waktu lalu, Direktur Direktorat Kredit UMKM dan BPR BI Edy Setiadi mengaku, data kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih belum stabil karena perbankan masih menyesuaikan kategori kredit mikro sesuai aturan yang baru.

“Untuk tahun 2011 itu bank juga masih koreksi lagi angkanya. Jadi angka pertumbuhan tahun 2012 belum semua masuk RBB (rencana bisnis bank),” ucapnya. (*)

Sumber : Infobank

Efisiensi Masih Jadi PR Perbankan di Tanah Air

Upaya peningkatan efisiensi industri perbankan tetap harus didorong, karena sampai saat ini tingkat efisiensinya masih kalah dibanding negara-negara sekawasan. Paulus Yoga

Jakarta–Di luar biaya bunga yang sangat memengaruhi beban operasional, industri perbankan di Tanah Air dinilai masih jauh dari efisien dibanding bank-bank di negara-negara sekawasan.

“Operasional bank, di luar biaya bunga. Itu dihitungnya sebagai cost to asset ratio. Itu perbankan Indonesia di 2010 masih cukup tinggi,” tukas pengamat perbankan Mirza Adityaswara, kepada wartawan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012.

Menurutnya, cost to asset ratio lebih tepat digunakan untuk melihat tingkat efisiensi sebuah bank dibanding dengan menggunakan BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional).

“BOPO itu kan ada biaya bunga. Cost to asset ratio perbankan Indonesia di 2010, sebagai contoh BRI sebesar 4,5%, BCA 3,5% dan Bank Mandiri 3,1%. Sementara bank-bank kawasan lainnya sekitar 2%. Di Singapura malah sekitar 1%, DBS sebesar 1,1%, UOB 1,1% dan OCBC 1%,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan di Tanah Air perlu didukung. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Bakal Turun Jadi 5,50% di 2012

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diprediksikan akan menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen di Januari 2012 ini. Di 2012 sendiri BI Rate bakal menyentuh batas bawahnya hingga 5,50 persen.

Inflasi inti yang masih jinak dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu menjadi faktor bank sentral untuk menurunkan suku bunganya.

"BI akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps ke 5,50 persen tahun ini kemungkinan besar pada semester I-2012, dengan melihat inflasi inti masih terlihat relatif jinak. BI akan lebih fokus pada mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, mengurangi biaya operasi moneter mereka, dan meningkatkan fungsi intermediasi sektor perbankan," ungkap Ekonom Danamon Anton Hendranata kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Menurut Anton, pada Januari atau Februari 2012 ini mungkin akan menjadi waktu terbaik bagi BI untuk menurunkan suku bunga dengan 25 bps karena tekanan inflasi non-inti tidak akan sebesar seperti pada bulan Maret dan April 2012 kedepan ketika pemerintah akan menaikkan tingkat harga listrik dan mulai melaksanakan program penjatahan BBM bersubsidi.

Dijelaskannya kembali, utang Uni Eropa dan krisis perbankan dan masalah jangka panjang prospek fiskal di AS serta upgrade rating (untuk investment grade) oleh dua lembaga rating besar lainnya (S & P dan Moodys) dapat memberikan dorongan positif bagi keuangan Indonesia.

"Hal ini dapat memicu efek yang cukup besar yang relatif di Januari, dengan demikian BI akan memotong 25 bps di Januari 2012," tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel, menilai inflasi 2011 sebesar 3,79 persen merupakan peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menurunkan suku bunga penjaminan.

"Ruang bagi BI dan LPS semakin besar untuk menurunkan suku bunga acuan dan penjaminan. Penurunan sebelumnya secara umum juga sudah diikuti kalangan perbankan. Dan kalau Januari ini BI dan LPS menurunkan lagi tentu akan menjadi kado awal tahun yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tren inflasi triwulan pertama yang rendah dan juga target inflasi tahun 2012 yang 5,3 persen," jelas Kemal.

Menurut Kemal, kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bungan penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspetasi inflasi ke depannya. "Kita harapkan ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar segera turun dari rata-rata mengarah ke 7-8 persen," tuturnya.

Ekonom Standard Chartered Bank, Eric Alexander Sugandi menjelaskan pemangkasan BI Rate itu belum dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Eric, Bank Indonesia kemungkinan masih memberikan peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya, setelah BI Rate turun 50 basis poin dari 6,5 persen pada November lalu.

"Untuk Januari ini masih stay di enam persen. Tapi, memang ada kemungkinan, kami proyeksikan ada pemotongan 25 basis poin di akhir kuartal pertama ini. Kemungkinan pada Maret," kata Eric.

Pemotongan BI Rate ini, katanya, sebagai bentuk stimulus bank sentral bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sewaktu perekonomian global diprediksi lesu pada tahun ini.

"Saat perlambatan itu, BI akan memberikan stimulus penurunan 25 basis poin. Tapi, bukan sekarang," jelasnya.

Seperti yang diberitakan, BPS menyebutkan, inflasi Desember 2011 sebesar 0,57 persen. Dengan begitu, inflasi keseluruhan tahun 2011 sebesar 3,79 persen. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,65 persen. Sementara itu, BI rate sekarang ini berada pada angka 6 persen, dan suku bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah sebesar 6,5 persen dan 1,5 persen untuk simpanan valuta asing per Desember 2011.

Sumber: Herdaru Purnomo - detikFinance

http://www.infobanknews.com/2012/01/perbankan-diminta-ikut-sukseskan-pembatasan-bbm/

Dalam rangka menyukseskan program pembatasan BBM untuk menekan pembengkakan APBN, pemerintah meminta industri perbankan ikut andil dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin memeroleh converter kit, pun pembangunan SPBG. Paulus Yoga
Jakarta–Pemerintah akan mendorong perbankan perbankan untuk memberikan kredit converter kit kepada masyarakat untuk mengubah kendaraannya dari menggunakan bahan bakan minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG). Hal tersebut dilakukan dalam membantu menyukseskan kebijakan pembatasan BBM subsidi.
“Kita juga mendorong dalam konteks menyukseskan program pembatasan, terkait program pinjaman kepada perbankan atau selanjutnya, baik SPBU maupun converter kit,” tukas Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kepada wartawan di Kantornya, di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2012.
Selain pembiayaan kepada masyarakat untuk memperluas perolehan converter kit, lanjutnya, perbankan juga diminta untuk terus melakukan pembiayaan dalam mendukung lebih banyak pembangunan SPBG.
Terkait dengan converter kit, pemerintah masih akan mengutamakan produk dalam negeri. Kendati demikian pemerintah membuka peluang untuk melakukan impor, bila pasokan konverter kit di dalam negeri tidak mencukupi.
“Kita impor untuk menyukseskan, tapi kita buat dalam negeri dulu. Ini harus disuskeskan, nanti akan ditetapkan suku bunganya,” tandas Hatta.
Tidak ketinggalan, ia juga menegaskan, dengan program pembatasan BBM subsidi tersebut dinilai membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membengkak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan terus melakukan sosialisasi pembatasan penggunaan BBM subsidi. Salah satu contoh sosialisasi adalah dengan terus mempromosikan LGV (liquid gas vehicle) atau kendaraan dengan menggunakan bahan bakar gas cair yang dalam pelaksanaannya membutuhkan converter kit.
“Sosialisasi kita lakukan dari sekarang, secara bertahap kita harap bisa meningkatkan penggunaan BBG lewat LGV. Infrastruktur bertahap bukan main sulap itu. Untuk converter kit itu juga bertahap, pelat kuning dikasih converter dulu,” terang Hatta. (*)

Sumber : Infobank

Kinerja Perbankan 2012 Diprediksi Lebih Rendah dari 2011

Perbankan diminta untuk melakukan efisiensi agar tetap bisa bertahan, karena tahun ini keuntungan perbankan diyakini akan tergerus akibat penurunan suku bunga. Dwitya Putra
Jakarta–Besarnya potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia diyakini akan kontra produktif terhadap kinerja sektor perbankan nasional. Pengamat perbankan dari Universitas Atma Jaya,  Jakarta, A. Prasetyantoko mengatakan, hal ini lantaran aliran dana investasi yang masuk terus menekan tingkat suku bunga ke level terendah, sehingga akan memangkas potensi keuntungan yang dapat dinikmati oleh kalangan perbankan.
“Makin besar dana (investasi) yang masuk, maka suku bunga akan turun. Tingkat deposito saja sudah turun. Saya pikir keuntungan perbankan akan teru terpangkas. Kalau konteksnya untuk ekonomi nasional, ini bagus demi meningkatkan efisiensi perbankan,” kata Prasetyantoko kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2012.
Namun, ia mengakui, untuk industri perbankan sendiri, hal tersebut akan berpotensi mereduksi pertumbuhan yang akan terjadi di tahun ini. Dengan perkiraan tersebut, Prasetyantoko menilai, perkembangan industri perbankan ke depan bakal tumbuh lebih rendah dibanding pada 2011.
Seberapa besar tingkat kelandaian tersebut, pelaku perbankan sendiri yang akan menjadi penentunya, seperti melakukan efisiensi. “Perbankan tetap akan tumbuh, namun tidak akan sekencang tahun lalu. Tergantung pelakunya sendiri. Seberapa besar mereka bisa melakukan efisiensi. Dengan begitu posisi NIM bisa dipertahankan,” pungkas Prasetyantoko. (*)

Sumber : Infobank 

BI Prediksi Pembatasan BBM Subsidi Naikkan Inflasi Sampai 0,94%

Rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM subsidi dinilai Bank Indonesia akan menaikkan angka inflasi 0,72-0,94% di tahun 20112, sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi masih sesuai target di level 4,5% plus minus 1%. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) menilai, tingkat inflasi akan bertambah 0,72% sampai 0,94% dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerinrah pada April 2012.
“Itu tanpa ada pembatasan BBM itu sasaran inflasi 4,5% bisa, tapi dengan adanya pembatasan BBM itu kita perkirakan jadi 5,2-5,4%,” tukas Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2012.
Ia menjelaskan, menurut hasil hitung-hitungan kenaikan inflasi sekitar 0,72-0,94% seiring dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat yang melakukan peralihan dari premium ke pertamax.
“Kita memahami pembatasan subsidi itu, bahwa kendaraan mobil milik pribadi itu tidak akan diizinkan membeli premium, yang boleh adalah angkutan umum,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada April 2012, pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk angkutan umum dan kendaraan bermotor agar APBN tidak membengkak, mengingat konsumsi BBM yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. (*)

Sumber : Infobank

BI Beri Bantuan Edukasi Keuangan dan Perbankan

Pelaksanaan edukasi di bidang perbankan ini merupakan bagian upaya BI dalam meningkatkan perlindungan nasabah yang merupakan bagian dari Pilar 6 API. Angga Bratadharma
Jakarta–Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan alat bantu ajar dan media ekstrakurikuler dalam rangka mendukung pelaksanaan integrasi edukasi keuangan ke dalam kurikulum mata pelajaran IPS untuk SD dan SMP. Dalam menjalin kerja sama ini, kedua lembaga ini didukung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
“Bank Indonesia berharap dengan tersedianya alat bantu ajar dan media ekstrakurikuler, maka pengenalan mengenai edukasi keuangan dan perbankan dapat diterima anak didik dengan rasa senang dan menumbuhkan kreativitas ke depan”, ujar Gubernur BI Darmin Nasution, di Komplek BI, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011.
Selain itu, BI juga bekerja sama dengan Rumah Cerdas Kak Seto dan Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat Bidang Perbankan, yang memberi penjelasan mengenai uang, bilyet, formulir bank, buku saku dan lembar kerja siswa.
Dalam kesempatan ini, BI menyelenggarakan pelatihan kepada guru untuk materi edukasi perbankan, perencanaan keuangan dan keterampilan mengajar pada 28-29 Desember 2011
Pelaksanaan edukasi di bidang perbankan ini merupakan bagian upaya BI dalam meningkatkan perlindungan nasabah yang merupakan bagian dari Pilar 6 Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
“Salah satu bentuk program edukasi keuangan dimaksud adalah menumbuhkan budaya menabung sedari usia dini”, tukas Darmin ketika berdialog dengan 250 guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan daerah.
Darmin berharap, dengan memberikan pengetahuan akan keuangan umumnya dan menabung khususnya sedari dini dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan literacy masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.
“BI juga meminta kepada perbankan agar menggunakan dana CSR untuk memiliki program khusus pelaksanaan edukasi keuangan kepada siswa sekolah sehingga ke depan mereka lebih mengetahui manfaatnya, memahami risikonya dan memperhatikan biayanya ketika memanfaatkan produk perbankan”, pungkas Darmin. (*)

Sumber : Infobank

BI: 50% Masyarakat Tidak Tersentuh Perbankan

BI akan mendukung program gerakan menabung sedari dini, karena menabung merupakan kegiatan yang dapat memberi keuntungan, baik masyarakat itu sendiri maupun kepada pemerintah. Angga Bratadharma
Jakarta–Bank Indonesia (BI) mencatat, masyarakat Indonesia hanya 50% yang sudah tersentuh dunia perbankan. Akhirnya, banyak dari masyarakat kita yang tidak tersentuh mengenai perbankan dan keuangan, khususnya program menabung sedari dini.
“Sebanyak 50% masyarakat kita belum tersentuh perbankan, khususnya program menabung”, ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, pada acara Training for Trainers Pendidikan Keuangan dan Perbankan Kepada Para Pendidik, di gedung BI, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011.
Menurut salah satu guru SD yang berasal dari Banjarmasin, masih adanya masyarakat yang belum tersentuh perbankan, khususnya menabung sedari dini, dikarenakan belum meratanya kesejahteraan dan informasi kepada masyarakat luas, tertuama di daerah terpencil.
“Menurut saya, itu (program menabung sedari dini) dikarenakan belum meratanya informasi di daerah terpencil”, tukas perwakilan Guru dari Banjarmasin kepada Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Pendidikan Moh Nuh dalam acara tanya jawab pada kegiatan Training for Traine tersebut.
Karena itu, BI akan mendukung program gerakan menabung sedari dini, karena menabung merupakan kegiatan yang dapat memberi keuntungan, baik masyarakat itu sendiri maupun kepada pemerintah.
“Dalam kegiatan ini, saya harap para pendidik yang hadir dalam acara ini mampu mengedukasi tentang pentingnya menabung”, tutur Darmin.
Darmin menuturkan, kegiatan Training for Trainer ini diharap mampu mencetak para pelaku didik yang berkompeten dan mengenal lebih baik lagi mengenai edukasi Perbankan dan Keuangan sehingga bisa memperkenalkan para siswa SD dan SMP mengenai dunia Perbankan, khususnya mengajak menabung sedari dini
“Saya harap, pogram ayo menabung ini bisa memperkenalkan masyarakat mengenai dunia perbankan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup orang banyak,” tutup Darmin. (*)

Sumber : Infobank

Pemerintah Patok Inflasi 2012 Tidak Melebih 5,3%

Pemerintah tidak bisa dengan mudah melakukan perubahan atau merevisi target-target inflasi meski diproyeksikan kondisi ekonomi ke depan bakal lebih baik. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan politik anggaran. Dwitya Putra
Jakarta–Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan, pemerintah tetap pada keputusan sebelumnya untuk mematok target inflasi maksimal 5,3%, meski melihat kondisi Indonesia 2012 bisa lebih baik.
“Kita optimis inflasi maksimal 5,3%. Namun, kita berupaya bisa lebih rendah dari itu,” kata Agus, saat ditemui wartawan, di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin, 2 Januari 2012.
Menurut Agus, untuk mendorong hal tersebut, pemerintah akan terus berkodinasi dari segi moneter dan fiskal serta daerah untuk menjaga inflasi tetap lebih rendah.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah tidak bisa dengan mudah melakukan perubahan atau merevisi target-target inflasi meski diproyeksikan kondisi ekonomi ke depan bakal lebih baik. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan politik anggaran.
“Kalau World Bank dan lain-lain bisa, kalau pemerintah tidak bisa,” tegasnya.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi secara keseluruhan sepanjang 2011 sebesar 3,79% atau di bawah target pemerintah yang sebesar 5,65%.
Sementara komponen inti tahun kalender (Januari–Desember) 2011 dan laju inflasi komponen inti year on year (Desember 2011 terhadap Desember 2010) masing-masing sebesar 4,34%. (*)

Sumber : Infobank

Inflasi 2011 Momentum Tinjau BI Rate dan Suku Bunga Penjaminan LPS

Kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi ke depan semakin rendah. Angga Bratadharma
Jakarta–Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai, inflasi 2011 yang rendah hanya sebesar 3,79% menjadi peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menurunkan suku bunga penjaminan.
“Ruang bagi BI dan LPS semakin besar untuk menurunkan suku bunga acuan dan penjaminan,” ujar Kemal, dalam keterangan pers-nya, di Jakarta, Senin, 2 Januari 2012.
Menurutnya, penurunan sebelumnya secara umum juga sudah diikuti kalangan perbankan. Kalau Januari ini BI dan LPS menurunkan lagi tentu akan menjadi kado awal tahun yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
“Hal ini tentunya juga sejalan dengan tren inflasi triwulan pertama yang rendah dan juga target inflasi tahun 2012 yang 5,3 persen”, ujar Kemal.
Kemal mengatakan, kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi ke depan semakin rendah.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Desember sebesar 0,57%, sehingga inflasi secara keseluruhan sepanjang 2011 sebesar 3,79% atau lebih rendah target pemerintah yang sebesar 5,65%.
Bahkan, selama Desember, penyumbang inflasi terbesar adalah bahan makanan yang naik 0,37%, dengan andil ke inflasi 1,62%. Andil inflasi bahan makanan selama tahun 2011 mencapai 0,84%. Angka itu turun dibandingkan andil bahan makanan terhadap inflasi selama tahun 20110 yang sebesar 3,5%.
“Kita harapkan ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar segera turun dari rata-rata mengarah ke 7%-8%. Tentu kalau ini berhasil akan mendorong permintaan domestik, dan akan mengakselerasi perekonomian nasional dan sektor riil ditengah resesi global”, tambah kemal. (*)

Sumber : Infobank

LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan 25 Basis Poin

Apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpang melebihi tingkat bunga wajar, maka simpnan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Rully Ferdian
Jakarta–Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR (bank perkreditan rakyat) serta tingkat bunga penjaminan valuta asing di bank umum masing-masing sebesar 25 basis poin, sehingga tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku periode 15 Desember 2011 sampai 14 Januari 2012: bank umum 6,50% (rupiah) dan 1,50% (valuta asing), serta BPR 9,50% (rupiah).
Kepala LPS Firdaus Djaelani, dalam keterangan pes-nya, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2011, mengatakan, perubahan tingkat bunga penjaminan dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan di antaranya realisasi inflasi yang rendah sebeasr 4,15% (yoy: year on year) pada November 2011, perkembangan likuiditas perekonomian yang secara umum membaik serta kinerja dan stabilitas perekonomian domestik.
Sesuai ketenuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpang melebihi tingkat bunga wajar, maka simpnan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.
Berkenan dengan hal tersebut, bank diwajibkan unutk memberitahukan kepada nasabah penyimpang mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. (*)

Sumber : Infobank

2012, Pemerintah Tidak Naikkan BBM, Tapi Naikkan TDL 10%

Masuk 2012, pemerintah akan mengurangi kuota BBM bersubsidi, sementara untuk kenaikkan harga hanya akan dilakukan untuk tarif dasar listrik. Paulus Yoga
Jakarta–Pemerintah akan menurunkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012, menjadi 37,5 juta kiloliter dari kuota 2011 sebesar 40,4 juta kiloliter. Namun, terdapat alokasi cadangan BBM subsidi sebesar 2,5 juta kiloliter.
“Pemerintah di tahun depan tentu harus mengejar penggunaan BBM subsidi 40 juta kilo liter, kurang 2,5 juta kilo liter, jadi di tahun 2012 pemerintah sesuai dengan APBN tidak merencakan meningkatkan harga BBM,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kepada wartawan di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.
Ia menambahkan, pada 2012 pemerintah tidak akan menaikkan harga minyak, melainkan akan fokus menaikkan tarif dasar listrik sebesar 10%.
“Tarif listrik akan kita naikkan, tapi itu juga masih tergantung pemerintah dengan komisi VII yang akan kita naikkan rata rata 10%,” katanya.
Untuk mencapai target pengunaan BBM subsidi tersebut, sebelumnya pemerintah berencana menerapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat di Jawa dan Bali mulai April 2012. Hal ini dimaksudkan, untuk menghemat penggunaan BBM subsidi pada 2012.
“Asumsi kita, penggunaan BBM bersubsidi dalam 2012 hanya 37,8 juta kiloliter. Terdiri dari 22 juta kilo liter premium dan 15,6 juta kilo liter untuk minyak tanah dan solar,” ucap Agus belum lama ini. (*)

Sumber : Infobank

Perekonomian Tumbuh 6,5%, BI Yakin Kredit Bisa Naik 27%

Kendati tetap optimis pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai 27% pada tahun 2012, Bank Indonesia tetap memerhatikan kualitas kredit yang penyalurannya akan lebih diarahkan ke sektor produktif melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) tetap optimis pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% bisa terulang oada 2012. Untuk itu, bank sentral memperkirakan pertumbuhan kucuran kredit perbankan masih bisa menyamai kinerja 2011 mencapai 27%.
“Pertumbuhan kredit 27% pada 2011, harapan kita memang begitu. Pertumbuhan paling tinggi di kredit investasi, sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi hampir sama,” tukas Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono, saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.
Menurutnya, dengan catatan pertumbuhan per jenis kredit tersebut, bank sentral melihat kualitas dari pertumbuhan kredit perbankan cukup bagus pada 2011.
“Totalnya juga mungkin 27% kita harapkan pada tahun 2012. Karena pertumbuhan ekonomi kan juga sekitar 6,5%. Tahun ini 6,5%, tahun depan 6,5%. Jadi tahun depan kalau kita ambil best line scenarionya 6,5%, pertumbuhan kredit 27% masih cukup,” terangnya.
BI sendiri akan mengarahkan pertumbuhan kredit ke sektor produktif. Bank sentral akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya lebih mengarahkan peningkatan pertumbuhan kredit ke sektor produktif dari proyeksi pertumbuhan sebesar 27% tersebut.
“Yang kita inginkan kualitas kredit mengalir lagi ke investasi dan modal kerja. Kita ada kebijakan-kebijakan yang kita sebut makroprudensial. Itu bisa kita lakukan, tapi sekaran belum kita lakukan. Namun, kalau diperlukan kita akan bisa terapkan. Nanti kita tunggu tanggal mainnya,” pungkas Hartadi. (*)

Sumber : Infobank

Tahan Krisis, Perbankan Harus Tingkatkan Kredit ke Sektor Riil dan UMKM

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap bertumbuh sesuai target dan menahan krisis, industri perbankan yang dianggap tidak terlalu terpapar dampak krisis Eropa perlu meningkatkan kucuran kredit ke sektor riil dan UMKM. Paulus Yoga
Nusa Dua, Bali–Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy melihat, industri perbankan perlu meningkatkan pembiayaan ke sektor riil, terkait dengan berkepanjangannya krisis di Eropa yang menyebabkan perekonomian global bergejolak.
“Tantangan bagi kita itu bagaimana sektor keuangan, dari perbankan dan anggaran yang relatif lebih kuat, jangan hanya kuat tapi bagaimana dukungan ke sektor riil agar bisa tumbuh tinggi,” tuturnya kepada wartawan disela seminar internasional “The Intesifying Global Economic Turmoil: How Should Emerging Economies Respond?”, di Nusa Dua, Bali, Jumat 9 Desember 2011.
Secara umum, ia menilai ketahanan industri perbankan terhadap krisis saat ini jauh lebih baik ketimbang krisis Asia pada 1997-1998 dan krisis keuangan 2008 lalu. Menurutnya, saat ini perbankan sudah banyak belajar dari pengalaman dua krisis sebelumnya.
“Eksposur bank kita ke Eropa, kan tidak banyak. Jadi tidak akan terkena dampak langsung, dampak tidak langsungnya lebih ke likuiditas (valas) yang lebih ketat,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut wajar, karena investor jangka pendek mulai mencari aman dengan menggeser dananya sehingga tidak terpaku hanya pada return yang bisa diperoleh.
“Dalam krisis itu kan mereka cari aman, tidak lihat return. Jadi amankan diri dulu,” cakapnya.
Namun, secara keseluruhan dampak krisis terhadap perekonomian masih bisa ditahan oleh peran serta usaha mikro, kecil dan memengah (UMKM), yang terbukti dari pengalaman dua krisis sebelumnya mampu bertahan.
“Dalam keadaan krisis, sektor UMKM jadi tulang punggung. Dengan NPL (kredit bermasalah) rendah. Kadi perbankan masih ada ruang untuk lakukan sesuatu supaya mereka jadi tim pertahanan ekonomi,” pungkas Adrianus.
Ia menambahkan, rasio kredit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih kecil, sehingga ruang perbankan untuk meningkatkan kucuran kredit khususnya ke sektor riil dan UMKM bisa lebih besar. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Tetap 6,00%

No. 13/43/PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,0%. Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perekonomian terkini, beberapa faktor risiko yang masih dihadapi, dan prospek ekonomi ke depan. Dewan Gubernur memandang level BI Rate saat ini masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, dan tetap kondusif untuk menjaga stabilitas keuangan serta mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Evaluasi terhadap kinerja dan prospek perekonomian secara umum menunjukkan bahwa perekonomian domestik masih tetap kuat dengan stabilitas yang tetap terjaga. Ke depan, Dewan Gubernur akan terus mencermati risiko memburuknya ekonomi global dan akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memberikan stimulus untuk perekonomian domestik. Dewan Gubernur menegaskan bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersifat counter-cyclical sangat diperlukan dalam pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk membawa inflasi pada sasaran yang ditetapkan, yaitu 4,5%±1% pada tahun 2012 dan 2013.

Dewan Gubernur mencatat bahwa perekonomian dunia tahun 2011 mengalami perlambatan, terutama disebabkan oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi dan keuangan di Eropa dan AS. Eskalasi krisis di Eropa, terutama pada semester II-2011, memicu tingginya volatilitas di pasar keuangan global. Dengan melemahnya permintaan global, volume perdagangan dunia dan harga komoditas global mulai menurun. Di sisi harga, tekanan inflasi di negara maju meningkat, sementara tekanan inflasi di emerging markets relatif moderat meski masih berada di level yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, negara emerging markets di akhir 2011 cenderung melakukan kebijakan moneter netral atau sedikit akomodatif, sementara negara maju cenderung mempertahankan kebijakan moneter akomodatif melalui langkah pelonggaran likuiditas.

Di sisi domestik, Dewan Gubernur berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat. Pencapaian kinerja ekonomi tersebut didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2011 diperkirakan sebesar 6,5%, sehingga pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2011 diperkirakan mencapai 6.5%. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga. Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa sampai dengan akhir November 2011 mencapai USD111,3 miliar, atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sementara itu, nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 mengalami apresiasi meski pada semester II-2011 mengalami tekanan depresiasi akibat memburuknya sentimen terkait gejolak di pasar keuangan global. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dapat membatasi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Selama tahun 2011, tren pergerakan nilai tukar masih konsisten dengan kecenderungan pergerakan nilai tukar di kawasan. Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah serta menjaga stabilitasnya dan tetap sejalan dengan fundamentalnya.

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi IHK pada November 2011 tercatat sebesar 0,34% (mtm) atau 4,15% (yoy). Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices, sementara inflasi inti cenderung moderat. Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang cukup besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabe merah, serta pada kelompok daging. Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditas global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil, dan ekspektasi inflasi yang terus membaik. Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0%.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik, meskipun sempat terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Industri perbankan tetap solid, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Oktober 2011 mencapai 25,7% (yoy) dengan kredit investasi sebesar 31,1% (yoy), kredit modal kerja sebesar 24,7% (yoy), dan kredit konsumsi sebesar 23,8% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit untuk tahun 2011 diperkirakan masih sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat terkait dengan masih tingginya ketidakpastian penyelesaian masalah utang dan fiskal di Eropa dan AS. Perlambatan ekonomi global tersebut diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik yang pada tahun 2012 diperkirakan pada kisaran 6,3%-6,7%. Untuk tahun 2013, ekonomi tumbuh meningkat ke kisaran 6,4%-6,8% seiring perkiraan akan membaiknya kembali ekonomi global. Di sisi harga, Dewan Gubernur memperkirakan inflasi di 2012 dan 2013 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 4,5%±1%. Dalam hubungan ini, penurunan suku bunga BI Rate yang telah ditempuh BI selama ini diharapkan mampu memberikan stimulus pada perekonomian. Dewan Gubernur tetap mewaspadai beberapa faktor risiko terhadap keseimbangan ekonomi makro indonesia, termasuk dampak dari pemburukan ekonomi global. Sejalan dengan itu, disamping melanjutkan upaya stabilisasi moneter dan sistem keuangan dengan terus memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas di pasar, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan momentum penurunan suku bunga untuk mengefektifkan stimulus pada perekonomian. Disamping itu, koordinasi dengan Pemerintah terus diperkuat agar stimulus perekonomian dapat juga ditingkatkan dari sisi fiskal dan sektor riil.

Laporan lengkap mengenai pembahasan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2011 yang memuat perkembangan makroekonomi, kebijakan moneter, dan prospek 2011-2013 dapat dilihat dalam Laporan Kebijakan Moneter (LKM).

Jakarta, 8 Desember 2011
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Difi A. Johansyah
Kepala Biro

Sumber : Bank Indonesia