BI Lihat Pola Pertumbuhan Kredit Konsumsi Semakin Turun

Dalam beberapa tahun belakangan, Bank Indonesia melihat pola pertumbuhan kredit konsumsi masih di bawah jenis kredit lainnya, dan akan semakin tertekan dengan adanya aturan DP minimal yang efektif mulai 15 Juni 2012. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI), menilai dalam beberapa tahun belakangan, pola kucuran kredit perbankan mulai bergeser, di mana pertumbuhan kredit investasi lebih besar, dibanding pertumbuhan kredit konsumsi.
“Polanya memang dua tahun ini pertumbuhan kredit konsumsi masih lebih rendah dibanding yang lain,” ujar Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad, kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 12 April 2102.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit konsumsi yang relatif tidak secepat kredit investasi dan kredit modal kerja belakangan ini bukan karena imbas dari aturan uang muka atau down payment (DP) minimal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Mengingat aturan DP minimal tersebut baru saja dikeluarkan bank sentral, dan baru efektif berlaku pada 15 Juni 2012. Namun, setelah berjalannya aturan tersebut, ditengarai kredit konsumsi akan mulai melambat.
Per akhir Februari BI mencatat pertumbuhan kredit investasi dalam setahunan tumbuh paling cepat mencapai 33,2%, disusul kredit modal kerja yang tumbuh 23,4%. Sementara kredit konsumsi tumbuh 19,6% dalam setahunan. Secara keseluruhan kredit perbankan tumbuh 24,2% dalam setahunan.
Sebagai perbandingan, bank sentral mencatat pada akhir Desember 2011, kredit investasi tumbuh sebesar 33,2% dalam setahunan, kredit modal kerja tumbuh sebesar 21,4%, dan kredit konsumsi tumbuh sebesar 24,1%.
“Ini karena demand (permintaan) investasi masih besar. Pertumbuhan kredit masih sesuai perkiraan kita. Dalam RBB (rencana bisnis bank) kan tumbuh 24-25% tahun ini. Forecast (perkiraan) GDP (pertumbuhan ekonomi) kita akan meningkat sedikit, karena didorong oleh pertumbuhan kredit,” terang Muliaman.
Atas perkembangan tersebut, maka kredit investasi naik menjadi Rp475,58 triliun pada Februari 2012, dibanding Februari 2011 sebesar Rp357,04 triliun. Kredit modal kerja naik menjadi Rp1.058,59 triliun dari Rp857,85 triliun. Sedangkan kredit konsumsi naik dari Rp558,98 triliun menjadi Rp668,54 triliun. (*)

Sumber : Infobank

Kemudahan Kredit Bank Belum Tentu Baik

Mudahnya kredit yang diberikan perbankan belum dikatakan baik. Pasalnya, perbankan masih memberikan suku bunga kredit tinggi. Angga Bratadharma
Jakarta–Jika perbankan memudahkan dalam memberikan kredit kepada masyarakat, hal itu belum tentu mengindikasikan kebaikan perbankan. Pasalnya, perbankan masih mematok suku bunga kredit yang tinggi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Demikian diungkapkan Peneliti Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti, kepada wartawan, dalam Seminar “Kajian Kritis Peran Bank Asing dan Bank Nasional di Indonesia dalam Penyaluran Kredit ke Usaha Mikro dan Kecil,” di Jakarta, Senin, 19 Maret 2012.
Menurut Rachmi, mudahnya masyarakat mengakses kredit perbankan justru belum bisa dikatakan baik. Pasalnya, dari hasil temuan yang dilakukan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), menghasilkan bahwa terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kredit yang didapatkan dari perbankan.
“Dari temuan dilapangan dapat kami paparkan bahwa banyak keluhan dari kredit perbankan meski dimudahkan oleh perbankan. Mereka ada yang mengatakan kapok dan semacamnya”, jelas Rachmi.
Ia mengaku, industri perbankan juga disinyalir memberikan kredit kepada masyarakat yang tidak bankable. Banyak masyarakat miskin dihentikan penyaluran kreditnya karena tidak bisa mencicil kredit yang didapatkan.
“Mungkin bisa dikatakan ada oknum kali ya. Jadi, mereka mempermainkan masyarakat miskin dengan memberi kredit kepada masyarakat yang tidak bisa mengembalikan. Ini kan tidak baik. Karena itu, harus ada pengkajian yang lebih baik”, jelasnya. (*)

Sumber : Infobank

Tenaga Dalam BRI di Micro Banking

BRI makin tak terkejar sebagai raja mikro meski pesaing-pesaingnya makin agresif dan terus mengerubuti. Kuncinya, mengader bankir-bankir loyal yang tahan bajak. Seperti apa? Darto Wiryosukarto
Gurihnya  pasar di segmen kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makin menarik minat bank-bank untuk masuk pasar tersebut. Meski pertumbuhan kredit UMKM tahun lalu terlihat kecil karena adanya perubahan pencatatan kredit yang mengeluarkan data kredit konsumtif dari pelaporan UMKM sejak awal 2011, sektor ini tetap diburu.
Apalagi, bayang-bayang krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat masih terus menghantui. Sektor ini pun diharapkan bisa menjadi tumpuan karena terbukti telah teruji saat menghadapi krisis. Makanya, sepanjang 2011 bank-bank tetap semangat menggarap segmen ini, meski hasil akhirnya tak merata. Sebagian bank pertumbuhannya pasif, sebagian yang lain (atau beberapa) melonjak tinggi.
Setidaknya, enam bank papan atas menguasai 20,3% pangsa pasar di segmen ini, yakni BRI, BNI, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, dan Bank Bukopin (BBKP). BRI menjadi penyalur kredit terbesar dengan pangsa pasar 10,7%. BRI membukukan kredit Rp276,6 triliun, tumbuh 20,83% (year on year atau yoy). Kredit mikro, bagian dari UMKM, menjadi penggerak dengan kenaikan 32,6% menjadi Rp87,81 triliun.
Sofyan Basir, Direktur Utama BRI, mengakui, segmen mikro memang paling sehat meskipun non performing loan (NPL) gross di kisaran 3,344%. Dari segmen ini, setiap bulan BRI membukukan kredit sekitar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun. Hal ini ditunjang oleh cluster kantor terbanyak yang menjadi nilai tambah BRI saat masuk level sangat mikro yang tidak dapat dimasuki bank umum lain atau bank asing.
Rata-rata kredit yang disalurkan BRI sekitar Rp6 juta per debitor dengan rata-rata kredit per debitor di bawah Rp20 juta. Makanya, BRI tetap konsisten menyalurkan kredit untuk segmen terbawah. Dari total 5,2 juta nasabah, sekitar 5,1 juta di antaranya mendapatkan kredit di bawah Rp20 juta. Kredit yang di atas Rp20 juta lebih sedikit, yaitu 63.000.
Lonjakan kredit mikro BRI tak lepas dari strategi perseroan menggandeng korporasi di kegiatan ekonomi hulu. Misalnya, selain kerja sama dengan perkebunan atau pertanian, BRI juga membiayai petani plasma dan distributornya. “Setiap kredit korporasi yang kami berikan juga menyentuh mitra,” ujar Sofyan Basir kepada Infobank, bulan lalu.
BNI juga meraup kenaikan menawan di segmen kredit UMKM. Dari target Rp29,5 triliun hingga akhir 2011, BNI sudah berhasil meraih Rp28,2 triliun pada Oktober. Pencapaian tersebut telah melampaui target pemberian kredit per Oktober 2010 yang mencapai Rp25,5 triliun.
“Jadi, year on year per Oktober 2011, dibandingkan dengan per Oktober 2010, ada peningkatan sekitar Rp3 triliun,” ujar Ronny Venir, Deputy General Manager Small Business Division BNI, kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
Strategi BNI dalam mencapai target kredit UMKM pada 2011 salah satunya melalui linked program dengan koperasi dan BPR. Selain itu, menjalankan program pembiayaan inti plasma atau program bapak angkat. “Program inti plasma biasanya diberikan kepada kredit-kredit perdagangan,” katanya.
Bank Danamon, yang begitu gencar menjaring kredit UMKM melalui program Danamon Simpan Pinjam (DSP), juga membukukan pertumbuhan di atas rata-rata, yakni 30% atau senilai Rp29,76 triliun. Segmen ini memberikan kontribusi hingga 31% terhadap total kredit kuartal ketiga 2011 sebesar Rp97,4 triliun. Seperti halnya BNI, kredit ini juga mayoritas mengucur ke sektor perdagangan.
Bank Danamon sadar betul ketatnya persaingan di segmen ini, mengingat situasi ekonomi global yang tidak menentu. Diprediksi, pada tahun ini kredit korporasi akan berkurang. Meskipun begitu, bank yang mayoritas sahamnya dikuasai Asia Financial itu tak akan menurunkan bunga kredit mikronya untuk menjaring nasabah lebih banyak. Mereka masih cukup optimistis, dengan suku bunga dasar kredit sebesar 10%-11% masih bisa kompetitif.
BTPN, yang baru beberapa tahun ini fokus di pasar mikro, mencetak kenaikan kredit mikro 45% menjadi Rp6,1 triliun (yoy). Jika dihitung selama tahun ini saja atau secara year to date (ytd) tumbuh 32%. “Ini sangat membantu pencapaian kredit kuartal ketiga kami yang tumbuh 31%,” kata Eny Yuliati, Sekretaris Perusahaan BTPN.
Ketika raja-raja mikro meraup pertumbuhan di kisaran 30%, bank-bank papan menengah ke bawah harus cukup puas dengan pertumbuhan kredit UMKM rata-rata di bawah 20%. Tak heran, pertarungan sengit pun terjadi di tingkat bank-bank papan atas yang berambisi untuk memperbesar market share-nya.
Tak hanya berebut pasar, pertarungan yang lebih seru lagi justru terjadi dalam memperebutkan sumber daya manusia (SDM) spesialis bankir mikro. Penyebabnya, bank-bank yang baru fokus menggarap pasar mikro ingin secepatnya “tancap gas” sehingga berburu tenaga yang benar-benar siap menjaring kredit. Akhirnya, mereka menempuh jalan pintas: hijack alias membajak.
Empat tahun lalu, misalnya, ratusan bankir DSP Bank Danamon bermigrasi ke BTPN dan Bank Mega Syariah yang baru saja meluncurkan unit bisnis mikronya. BTPN mendirikan Mitra Usaha Rakyat (MUR), sementara Bank Mega Syariah mendirikan Mega Mitra Syariah (M2S). Kedua bank itu membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai untuk menggenjot bisnis.
Tak berselang lama, sekitar dua tahun kemudian, giliran Bank Mega Syariah yang terkena bajak. Dari 4.000 karyawan, sekitar 1.000 orang hengkang ke bank lain, seperti BTPN dan Bank Pundi. Faktor remunerasi menjadi alasan utama
BRI, yang memiliki paling banyak karyawan mikro—karena pionir di segmen ini—tak kaget lagi jika ada karyawannya yang dibajak. Satu sisi, ada kebanggaan tersendiri karena SDM didikannya diakui bank lain. Namun, di lain sisi, mereka merasa sedih dan kehilangan karena harus mencari kembali penggantinya dan mulai mendidik kembali SDM baru. Makanya, selain memberi pembekalan teknis kepada calon karyawannya, manajemen BRI juga menekankan pentingnya value.
“Kita tanamakan, jangan pernah bangga kalau hanya bicara angka pada zamanmu. Kita harus berpikir jauh ke depan, 20 tahun ke depan. Kita harus bikin pondasinya hari ini. Makanya, saya bilang sama mereka, ‘Tolong di setiap titik kamu berada tinggalkan value itu’. Saya bangga kalau saya jadi sebutir pasir di rumah masa depan BRI,” tutur Sofyan.
Selain value, yang tak kalah penting tentu terkait dengan kesejahteraan. Apalagi, selama ini faktor remunerasi menjadi pendorong utama bankir pindah bank. Makanya, BRI memberi apresiasi kepada karyawannya yang memiliki komitmen. “Jika selama 30-35 tahun di BRI, saya katakan kepada mereka, kamu mengantarkan anak-anak kamu ke pelaminan dengan tanggung jawab BRI. Jadi, bukan nyekolahin saja,” tegasnya. (*)

Sumber : Infobank

Bankir Nilai Biaya Dana di Perbankan Indonesia Masih Tinggi

Untuk menyalurkan kredit, perbankan masih mengandalkan dana pihak ketiga, yang diambil dengan menawarkan bunga tertentu sebagai biaya dana. Di Indonesia, biaya dana yang terlihat dari bunga deposito masih lebih tinggi dibanding negara-negara kawasan. Paulus Yoga
Jakarta–Direktur Micro and Retail Banking PT Bank Mandiri (persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kendala perbankan dalam menurunkan suku bunga masih terbentur dengan besarnya biaya dana.
Hal tersebut diutarakannya kepada wartawan usai menghadiri seminar: “Mewujudkan National Payment Gateway Menyongsong MEA 2015,” di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2012.
“Ini biaya dana kita kan bahannya besar,” tukasnya.
Ia mencontohkan, biaya dana perbankan di Singapura jauh lebih kecil bila di banding di Indonesia. Tingkat bunga deposito di Singapura, lanjutnya, hanya setengah persen, berbanding jauh dengan perbankan di Tanah Air yang rata-rata di level 6%.
“Jadi, bunga kredit masih tinggi, karena cost of fund (biaya dana) tinggi,” tandasnya.
Ia menambahkan, memang bunga kredit bisa diturunkan, bila biaya dana juga turun. Namun, menurutnya, hal yang lebih penting adalah seberapa besar perbankan mengambil margin.
“Kalau bahan 0,5% dan jual 2%. Itu kan untungnya sampai 400%. Jadi berbeda, tidak bisa dibandingkan,” tutupnya. (*)

Sumber : Infobank

Berebut Pasar Tionghoa Berkantong Tebal

Bank-bank berlomba membidik etnis Tionghoa sebagai nasabah potensial. Banyak bank yang dihidupnya ditopang oleh kesetiaan nasabah Tionghoa. Berapa besar potensinya? Jennar Siantang
Etnis Tionghoa sudah ratusan tahun berada di Indonesia. Eksistensinya tak bisa dilepaskan dari perjalanan perniagaan dan bisnis keuangan di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda orang Tionghoa menjadi bangsa kelas dua setelah Belanda, tapi banyak yang dipercaya menjadi kasir.
Selain menyandang kepercayaan, orang Tionghoa di Indonesia yang umumnya berasal dari tenggara China itu dikenal ulet dalam bekerja. Jangan heran jika sejak era kolonial sudah ada pengusaha-pengusaha andal keturunan Tionghoa.
Salah satunya Liem Seeng Tee di Surabaya dengan produk rokoknya berlabel 234. Ia adalah pendiri PT HM Sampoerna. Ada juga yang berkecimpung di bidang keuangan, seperti Oey Tiong Ham yang mendirikan NV Bank Vereeniging di Semarang dan NV Batavia Bank (The NV Chung Hwa Sang Yeh Mij) di Medan.
Saat pemerintah Orde Baru berkuasa, jumlah orang Tionghoa diklaim sebanyak 5 juta jiwa. Kendati minoritas, mereka berperan aktif dalam perekonomian, bahkan mampu mendominasi jagat niaga Indonesia. Malah, sejak keluarnya Pakto 88 yang membuat bank-bank bermunculan seperti cendawan di musim hujan, etnis Tionghoa mendominasi kepemilikan bank.
Karena keuletannya, jangan heran jika banyak etnis Tionghoa berhasil dalam berbisnis. Tentu saja, kemakmuran ekonomi pun mengikutinya. Tebalnya kantong mereka pun menjadi target pasar industri perbankan. Bahkan, tak sedikit bank umum yang brankas dananya ditopang oleh basis nasabah orang Tionghoa.
Salah satunya Bank Mutiara, yang sebelumnya bernama Bank Century. Karena kesetiaan nasabah itulah likuiditas bank ini tetap stabil dan tumbuh, kendati “dihajar” isu politik sejak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Century di legislatif. “Kontribusi mereka pada DPK (dana pihak ketiga) Mutiara juga mencapai 90%, dari total Rp11,2 triliun per Desember 2011,” ujar Benny Purnomo, Director Distribution Network Bank Mutiara, kepada Infobank.
Bank-bank papan atas seperti Bank Mandiri juga melirik masyarakat Tionghoa sebagai pasar potensial. Kendati menggarap pasar yang lebar di berbagai segmen, bank terbesar di Indonesia dari segi aset ini memiliki program khusus untuk menggarap pasar orang Chinese. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, Bank Mandiri berkali-kali mengelar event, seperti seminar atau gathering, yang ditujukan khusus untuk orang Tionghoa.
Menurut Setiyo Wibowo,Vice President Mass Banking Bank Mandiri, perkembangan sektor riil yang melibatkan masyarakat Tionghoa menjadi indikasi bahwa mereka berperan penting dalam memutarkan uang. “Potensi market-nya besar sekali kontribusinya terhadap GDP. Retail sales tekstil itu sekitar Rp2.000 triliun,” paparnya kepada Infobank lewat saluran telepon bulan lalu.
Diprediksi, potensi tabungan maupun giro dari sana mencapai Rp22 triliun. “Itu dari tekstil aja, belum kita lihat consumer goods dan sektor industri yang lain,” imbuh Setiyo. Bagi Bank Mandiri dan bank-bank besar lain yang mengembangkan layanan priority banking, produk-produk semacam wealth management juga bisa menjadi alternatif untuk menggaet kalangan Tionghoa berkantong tebal.
Menurut Setiyo, menggaet pasar etnis Tionghoa tidak terlalu sukar. Mereka biasa berkumpul membuka usaha di satu lokasi yang sama. Sehingga, mereka banyak mendominasi usaha di pusat perdagangan tertentu, yang dari segi sektor ekonominya pun cenderung homogen.
Ambil contoh kawasan pertokoan Glodok, Jakarta Pusat, atau Mangga Dua, Jakarta Utara, yang masing-masing menjadi sentra perdagangan barang elektronik dan tekstil.
Fenomena serupa juga tampak di daerah yang dihuni komunitas Tionghoa seperti Surabaya dan Medan. Dari kantong-kantong kegiatan bisnis mereka, bank-bank tidak hanya bisa merogoh kocek mereka, tapi juga membiayai bisnis mereka serta berbagai kegiatan transaksi yang mendatangkan fee based income. Namun, karena telah menjadi lahan potensial, bank-bank tentu harus berkompetisi untuk bisa merebut pasar etnis Tionghoa. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Tetap 5,75%

No. 14/7/PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 12 April 2012 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi dari sisi fundamental ke depan yang diperkirakan masih relatif terkendali. Meskipun demikian, Bank Indonesia mewaspadai risiko dapat meningkatnya tekanan inflasi secara temporer ke depan dari kemungkinan adanya kebijakan terkait BBM yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia akan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak inflasi jangka pendek tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan melanjutkan penguatan operasi moneter dan kebijakan makroprudensial, dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan suku bunga dengan prakiraan makroekonomi ke depan. Dengan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah baik melalui forum Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat (TPI) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia meyakini dapat membawa inflasi tahun 2013 menuju kisaran 4,5% ± 1%.

Dewan Gubernur berpandangan bahwa perekonomian global masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi. Meskipun perekonomian AS mulai mengindikasikan perbaikan, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa masih terkendala oleh penyelesaian krisis yang sedang berlangsung sementara terdapat indikasi perlambatan ekonomi di China dan India. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berdampak pada penurunan lebih lanjut kinerja ekspor negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Sementara itu, tekanan inflasi global masih relatif rendah sehingga negara-negara maju masih melanjutkan kebijakan akomodatif meskipun dengan ruang gerak yang semakin terbatas. Namun, peningkatan harga komoditas global, khususnya harga minyak, telah meningkatkan tekanan inflasi yang dapat mendorong penerapan kebijakan moneter yang cenderung ketat di negara-negara emerging markets. Dengan ketidakpastian perekonomian global dan tingginya harga komoditas, volatilitas arus masuk modal asing ke negara-negara emerging markets diperkirakan masih akan berlanjut.

Dewan Gubernur memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan relatif tinggi di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia tersebut dan kemungkinan ditempuhnya kebijakan Pemerintah terkait dengan BBM. Pada triwulan II-2012 pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai 6,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan untuk triwulan I-2012 sebesar 6,5%. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan masih dapat mencapai kisaran 6,3-6,7% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi sekitar 6,4-6,8% pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di tengah perlambatan ekonomi global tersebut, terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dengan konsumsi yang masih kuat dan peran investasi yang semakin meningkat. Penimbangan risiko (balance of risks) untuk tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan cenderung bias ke bawah baik karena dampak perlambatan perekonomian global maupun kemungkinan adanya kebijakan terkait BBM oleh Pemerintah, apabila tidak ditempuh langkah-langkah stimulus khususnya dari kebijakan fiskal. Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diprakirakan masih akan tumbuh cukup tinggi, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor bangunan.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012 diprakirakan akan mencatat surplus yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan surplus neraca pembayaran terutama disebabkan oleh defisit transaksi berjalan yang lebih besar karena melambatnya ekspor sejalan dengan perlambatan permintaan dunia di tengah impor yang terus meningkat seiring dengan kuatnya permintaan domestik dan tingginya konsumsi BBM. Di sisi lain, transaksi modal dan keuangan diprakirakan masih mengalami surplus yang cukup besar ditopang oleh aliran investasi langsung dan portofolio. Sementara itu, cadangan devisa sampai dengan akhir Maret 2012 masih cukup besar, mencapai 110,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Pergerakan nilai tukar Rupiah selama triwulan I-2012 mengalami pelemahan. Rupiah secara point-to-point melemah sebesar 0,83%(qtq) ke level Rp9.144 per dolar AS atau secara rata-rata melemah 1,03% (qtq) menjadi Rp9.066 per dolar AS. Pelemahan tersebut diikuti dengan volatilitas yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan terhadap Rupiah antara lain berasal dari penyesuaian portofolio investor asing akibat pengaruh sentimen global dan ekspektasi inflasi yang meningkat di dalam negeri, di samping permintaan valas yang cenderung meningkat seiring dengan kuatnya impor, termasuk impor migas untuk konsumsi BBM di dalam negeri. Dengan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh Bank Indonesia baik melalui intervensi di pasar valas maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah secara keseluruhan masih tetap terjaga.

Di sisi harga, inflasi masih terkendali meskipun terdapat risiko peningkatan tekanan inflasi ke depan. Inflasi IHK pada triwulan I-2012 tercatat 0,88% (qtq) sehingga secara tahunan tercatat sebesar 3,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi inti masih cenderung terkendali dan berada pada level yang relatif rendah (4,25%, yoy). Sumber tekanan inflasi antara lain berasal dari rendahnya deflasi kelompok bahan pangan meskipun telah memasuki masa panen raya. Sementara itu, inflasi administered prices relatif rendah seiring dengan tidak adanya perubahan kebijakan dibidang harga komoditas strategis. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko meningkatnya ekspektasi inflasi terutama yang terkait kemungkinan kebijakan BBM yang ditempuh oleh Pemerintah.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dan disertai dengan fungsi intermediasi yang semakin baik dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Industri perbankan menunjukkan kinerja yang semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, intermediasi perbankan juga terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Februari 2012 mencapai 24,2% (yoy). Kredit investasi tumbuh cukup tinggi, sebesar 33,2% (yoy), dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 23,4% (yoy) dan 19,6% (yoy).

Ke depan, Dewan Gubernur akan mencermati dampak dari kemungkinan kebijakan Pemerintah terkait dengan BBM dan risiko perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Apabila kebijakan BBM tersebut ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia tetap meyakini bahwa dampaknya terhadap inflasi akan bersifat temporer (one-time shock). Meskipun demikian, Bank Indonesia akan mengoptimalkan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak temporer inflasi tersebut dan mengendalikan tekanan inflasi ke depan sesuai kondisi fundamental agar berada dalam sasarannya. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Respon kebijakan suku bunga tetap diarahkan untuk mengendalikan tekanan inflasi dari sisi fundamental sesuai prakiraan makroekonomi ke depan. Sementara itu, untuk mengendalikan tekanan inflasi dalam jangka pendek yang bersifat temporer, kebijakan difokuskan pada penguatan operasi moneter dan pengendalian ekses likuiditas secara terukur. Disamping itu, koordinasi dengan Pemerintah akan terus diperkuat, baik dengan Pemerintah Pusat melalui forum TPI maupun dengan Pemerintah daerah melalui forum TPID.

Laporan lengkap mengenai pembahasan Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2012 yang memuat perkembangan makroekonomi, kebijakan moneter, dan prospek 2012-2013 dapat dilihat dalam Laporan Kebijakan Moneter (LKM)

Jakarta, 12 April 2012
 

Departemen Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Dody Budi Waluyo
Kepala Departemen

Sumber : Bank Indonesia

BI: Pertumbuhan Ekonomi 2012 Diprediksi 6,4%

Inflasi akan tetap rendah dan terkendali. Perkiraan tersebut masih valid bila pemerintah tidak melakukan kebijakan dibidang BBM. Selain itu, pertumbuhan ekonomi cenderung berada pada kisaran 6,4%. Angga Bratadharma
Jakarta–Bank Indonesia (BI) menilai, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 akan bias cenderung menurun, yang sebelumnya diperkirakan berada pada kisaran 6,3% hingga 6,7%.
“Kita sampaikan waktu itu bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2012 itu 6,3% hingga 6,7% masih bisa dicapai, tapi sepertinya cenderung bias kebawah, kearah 6,3%, lebih tepatnya 6,4%. Makanya kita turunkan penurunan BI Rate 100 bps agar pertumbuhan ekonomi kita bisa 6,4%. Kalau tidak ada stimulus moneter bisa 6,3%, kalau dikasih bisa di atas 6,4%”, ucap Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo, kepada wartawan, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.
Ia mengatakan, inflasi ke depan akan tetap rendah dan terkendali. Perkiraan tersebut masih valid bila pemerintah tidak melakukan kebijakan dibidang BBM. “Kisaran pertumbuhan ekonomi masih 6,3% hingga 6,7% kalau tidak ada kebijakan mengenai BBM itu. Poinnya sekitar 6,4%. Inflasi akhir tahun menjadi 4,4%”, jelas Perry.
Ia menambahkan, apabila pemerintah melakukan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi 6,4% bisa tercapai, inflasi 4,4% dan ditambah 0,3$, jadi 4,7%.
“Kalau dilakukan kenaikan harga BBM, maka 4,4% ditambah 2,2% jadi 6,6%, lebih rendah dari 7% yang kita perkirakan waktu itu, karena inflasi bulan-bulan ini lebih rendah,” ujar Perry.
“Tahun 2013 makro ekonomi kita akan kembali ke tren jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,4%-6,8% dengan arah sekitar 6,7%. Inflasinya akan tetep terkendali di level sekitar 4,5%. Plus minus 1%”, tambahnya. (*)

Sumber : Infobank

BI: Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Inflasi Hanya 3 Bulan

Memang dengan adanya penaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap inflasi yang ada, namun BI yakin bahwa penaikan tersebut akan kembali turun sekitar 3 bulan dari kenaikan. Angga Bratadharma
Jakarta–Bank Indonesia (BI) menyatakan, dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah hanya akan berpengaruh terhadap inflasi selama 3 bulan. Setelah itu, inflasi disinyalir akan kembali turun.
“Apabila pemerintah menaikan BBM bersubsidi kemarin itu, memang menaikan inflasi, tapi saya rasa setelah waktu penaikan itu selesai, maka inflasi akan turun kembali”, kata Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, kepada wartawan, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.
Ia mengatakan, memang dengan adanya penaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap inflasi yang ada, namun BI yakin bahwa penaikan tersebut akan kembali turun sekitar 3 bulan dari penaikan itu.
“Memang ada pengaruhnya, tapi saya rasa 3 bulan sesudahnya akan kembali turun”, tukasnya.
Perry menambahkan, secara keseluruhan Dewan Gubernur (DG) juga meyakini dengan berbagai opsi dan kondisi yang adda, termasuk dengan BBM bersubsidi, maka inflasi akan tetap terkendali hingga akhir tahun.
“Setelah dampak temporer berakhir, inflasi akan kembali pada tren fundamentalnya. Jadi tahun depan tetap akan terkendali”, tutupnya. (*)

Sumber : Infobank

Ekspektasi Inflasi Naik, BI Perketat Operasi Moneter

Policy respon yang dilakukan BI mengenai tekanan inflasi jangka pendek adalah melakukan langkah penguatan operasi moneter dalam pengendalian likuiditas. Angga Bratadharma
Jakarta–Melihat adanya indikasi bahwa ekspektasi inflasi mulai meningkat, terlihat dari indikator survei penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan implied expektasi di pedagang, maka Bank Indonesia (BI) mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Kita memang melihat adanya indikasi bahwa ekspektasi inflasi mulai meningkat. Sebab itu, langkah yang dilakukan BI mulai melakukan pada bulan lalu dan bulan ini melakukan penguatan operasi moneter”, tukas Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo, kepada wartawan, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.
Menurut Perry, policy respon yang dilakukan BI mengenai tekanan inflasi jangka pendek adalah melakukan langkah penguatan operasi moneter dalam pengendalian likuiditas. “Suku bunga operasi moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sedikit bergerak naik khususnya untuk tenor-tenor lebih dari 1 hari. Dengan penguatan operasi moneter yang kita lakukan, makanya suku bunga operasi moneter kita untuk FASBI masih dimantain 3,75%. Tapi tenor 9 bulan sekitar 4%”, tandasnya.
Namun, lanjut Perry, BI meyakini dengan level sekarang sekitar 4% untuk tenor operasi moneter 9 bulan itu masih dinilai rendah, sehingga diyakini tidak ada alasan untuk membawa suku bunga deposito/suku bunga kredit naik.
“Maksimum LPS 5,5%. Jadi tidak ada alasan bagi bank untuk menaikan suku bunga deposito. Apalagi bunga kredit, Trennya msaih harus penurunan”, terang Perry.
Ia menambahkan, BI juga akan menyiapkan langkah-langkah lanjutan, namun hal itu tergantung dari bagaimana pergerakan atau rencana pemerintah ke depan. “Langkah lain adalah pengendalian likuiditas secara langsung, disamping penguatan operasi moneter”, tutup Perry. (*)

Sumber : Infobank

Dinilai Lebih Aman, Luas Rumah di Bawah 70 m2 Tidak Kena Aturan LTV

Masyarakat kelas menengah dan bawah boleh menarik nafas lega, karena aturan LTV KPR bagi perbankan lebih diperuntukkan untuk pembiayaan kriteria bangunan di atas 70 m2, yang secara nilai lebih besar. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) menyatakan, terkait dengan penerapan aturan loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), hanya diperuntukkan bagi rumah dan apartemen dengan luas bangunan di atas 70 m2.
“Kalau di bawah 70 m2 baik itu rumah atau apartemen, ketentuan LTV itu tidak berlaku,” tukas Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A. Johansyah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 16 Maret 2012.
Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.
Bank sentral menetapkan LTV maksimal 70% untuk kriteria bangunan di atas 70 m2. Aturan tersebut juga tidak mengikat terhadap pelaksanaan program-program perumahan pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah gencar membangun proyek-proyek rumah murah dan rumah susun, yang lebih diperuntukkan bagi masyarakat miskin, salah satunya yang didukung dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana beberapa bank turut serta dalam penyalurannnya.
Dari segi luas bangunan, program-program pemerintah tersebut memang ada di bawah ketentuan BI, yang menetapkan maksimal LTV 70% untuk tipe bangunan di atas 70 m2.
Bank sentral menilai, untuk luas bangunan di bawah 70 m2 lebih diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, sebagai tempat tinggal pertama, bukan sebagai investasi sehingga dinilai lebih bebas dari risiko bubble.
“Yang di bawah 70 m2 itu diperuntukkan untuk golongan menengah ke bawah jadi ada toleransi lah. ‎​Di samping itu untuk yang luas bangunan di atas 70 m2 itukan nilainya besar-besar, jadi risikonya bagi perbankan lebih besar (kalau dijadikan investasi),” terang Difi kepada Infobanknews.com. (*)

Sumber : Infobank

Sesuaikan Perlambatan Ekonomi, BI Coba Perlambat Kredit Konsumsi

Kendati tetap optimis dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan, Bank Indonesia melihat ada baiknya kredit konsumsi diperlambat, khususnya di sektor properti dan konsumsi, melalui penerapan aturan LTV KPR dan DP KKB. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) menyatakan, aturan loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan down payment (DP) kredit kendaraan bermotor (KKB) sudah disiapkan sejak lama. Bank sentral menilai saat ini adalah moment yang tepat dalam penerapannya.
“Sebetulnya itu kan sudah dipersiapkan sejak lama. Kalau dilihat kecepatan perkembangan ekonomi, kemungkinan perlambatan itu ada. Tapi, bagaimana pun juga kita ingin mulai sekarang,” tutur Gubernur BI Darmin Nasution, kepada wartawan di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2012.
Ia menambahkan, kalau pun pertumbuhan kredit secara keseluruhan terus berlangsung, namun untuk kredit konsumsi bisa diperlambat pertumbuhannya melalui aturan tersebut.
“Bagaimana pun juga kalau Anda lihat aturannya itu, untuk bank nih ya, DP untuk motor 25%, kemudian untuk mobil 30%. Tapi untuk mobil keperluan produktif lebih kita kecilkan (20%),” terangnya.
Terkait hal tersebut, bank sentral mengeluarkan Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Untuk LTV KPR ditetapkan maksimal sebesar 70% untuk kriteria bangunan di atas 70 m2, dengan demikian penetapan uang muka atau down payment (DP) untuk KPR minimal sebesar 30% dari harga jual.
Sementara Untuk pengaturan uang muka kredit atau DP pada KKB mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- DP paling kurang 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- DP paling kurang 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
- DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif.
“Ini karena ada sisi lain juga selain urusan makro, urusan mikronya adalah ini untuk urusan prudensial (kehati-hatian). Untuk prudensial sehingga pemberian kredit itu tidak begitu saja Lebih menariknya lagi, lebih bagusnya lagi, ini sama-sama dilaksanakan di perbankan dan perusahaan pembiayaan,” imbuh Darmin. (*)

Sumber : Infobank

Akhirnya, BI Rilis Aturan LTV KPR dan DP KKBI

Setelah cukup lama berembuk dengan Bapepam-LK, terkait pembiayaan di sektor properti dan otomotif. Dalam menjaga KPR dan KKB tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan bubble ekonomi, Bank Indonesia memperketat aturan dengan menentukan besaran tertentu untuk LTV KPR dan DP KKB. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) resmi merilis aturan menyangkut loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan down payment (DP) kredit kendaraan bermotor (KKB) dalam menjaga kucuran kredit di dua sektor tersebut jauh dari bubble ekonomi.
Sebagaimana dimuat dalam situs BI di Jakarta, Jumat, 16 Maret 2012, aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.
Dalam aturan tersebut, bank sentral menjelaskan, bahwa LTV paling tinggi 70% untuk KPR dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 m2. Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.
Sementara untuk pengaturan uang muka kredit atau Down Payment (DP) pada KKB mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- DP paling kurang 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- DP paling kurang 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
- DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif.
Khusus untuk keperluan produktif, BI menyatakan harus memenuhi syarat, yakni merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
Bank sentral menegaskan, rasio LTV KPR dan besaran DP KKB dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.
Adapun SE ini mulai berlaku pada 15 Maret 2012, sedangkan ketentuan mengenai besaran LTV KPR dan DP KKB mulai berlaku pada 15 Juni 2012.
Besaran LTV KPR dan DP KKB, sebagaimana diatur dalam SE tersebut, tidak berlaku untuk kredit yang sudah mendapat persetujuan Bank sebelum berlakunya Surat Edaran tersebut.
Bank sentral menilai, perlunya aturan yang ketat untuk pembiayaan atau kucuran KPR dan KKB, dilakukan dalam meningkatkan kehati-hatian atau manajemen risiko.
Dari sudut pandang makroprudensial, jelas BI, pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, antara lain berupa:
- Teguran tertulis.
- Penurunan tingkat kesehatan Bank.
- Pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Tetap 6,0%

No. 14/ 1 /PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 12 Januari 2012 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,0%. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan serta tetap kondusif dalam mendukung ekspansi ekonomi domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global. Selama tahun 2011, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, nilai tukar Rupiah yang stabil, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko memburuknya perekonomian global. Di sisi kebijakan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Dewan Gubernur meyakini bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersifat counter-cyclical sangat diperlukan dalam pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk membawa inflasi pada sasaran yang ditetapkan, yaitu 4,5%±1% pada tahun 2012 dan 2013.

Dewan Gubernur mencatat bahwa kinerja ekonomi dan keuangan global masih terus melemah seiring masih berlarutnya krisis di Eropa. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih rendah dengan konsumsi di negera-negara maju cenderung stagnan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja ekspor negara-negara berkembang. Sementara itu, pasar keuangan global masih bergejolak dengan berlarutnya penyelesaian krisis di Eropa sehingga likuiditas di pasar keuangan masih cenderung ketat dengan risiko yang meningkat. Selain itu, pasar keuangan global juga dibayangi ancaman penurunan rating di sejumlah negara Eropa yang memicu munculnya sentimen negatif. Di sisi harga, tekanan inflasi global cenderung menurun seiring dengan tren penurunan harga komoditas internasional. Dengan perkembangan tersebut, untuk mengantisipasi dampak melemahnya ekonomi global di tengah inflasi yang cenderung mereda, respon kebijakan moneter global cenderung akomodatif.

Di sisi domestik, Dewan Gubernur meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 cukup kuat seiring dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 diprakirakan sebesar 6,5%, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat serta masih terjaganya kinerja ekspor meskipun sedikit melambat. Secara keseluruhan tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan mencapai 6,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,1%. Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski menghadapi tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan IV-2011 juga mulai mengalami tekanan sejalan dengan meningkatnya impor di penghujung tahun. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa sampai dengan akhir Desember 2011 mencapai 110,1 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 secara rata-rata mengalami apresiasi 3,56% dibandingkan rata-rata 2010. Tekanan depresiasi terjadi pada semester kedua disebabkan oleh persepsi risiko yang memburuk akibat krisis Eropa. Selain itu, tingginya permintaan valuta asing untuk kebutuhan domestik, antara lain dengan meningkatnya kebutuhan impor, juga turut memberikan tekanan depresiasi pada Rupiah di semester kedua. Bank Indonesia telah menempuh berbagai langkah kebijakan untuk membatasi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sehingga tetap sejalan dengan fundamental maupun daya saing mata uang di kawasan. Untuk menjaga keseimbangan pasar domestik, Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas.

Inflasi tahun 2011 mencapai 3,79%, menurun tajam dibandingkan inflasi tahun 2010 (6,96%) sehingga sedikit lebih rendah dari sasarannya sebesar 5%±1% (yoy). Pencapaian tingkat inflasi yang cukup rendah tersebut didukung oleh relatif stabilnya inflasi inti, rendahnya inflasi bahan pangan, dan minimnya inflasi administered prices. Inflasi inti yang stabil didukung oleh kebijakan moneter dan nilai tukar dalam mengendalikan permintaan, tekanan inflasi dari barang impor, serta ekspektasi inflasi. Di sisi lain, rendahnya inflasi bahan pangan didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilisasi harga pangan. Sementara itu, kebijakan fiskal terkait subsidi energi berdampak pada minimnya inflasi administered prices. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam meredam inflasi tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi yang semakin baik, yang antara lain dilakukan melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi ) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Didukung oleh berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, industri perbankan semakin solid, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir November 2011 mencapai 26,0% (yoy), di mana kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 36,0% (yoy), 22,2% (yoy), dan 26,0% (yoy).

Ke depan, Dewan Gubernur meyakini prospek ekonomi Indonesia masih cukup kuat walaupun di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pada triwulan I-2012, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan mencapai 6,5%, ditopang investasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade diharapkan akan semakin memperkuat investasi ke depan. Sementara itu, ekspor diprakirakan tetap tumbuh meskipun melambat sejalan dengan melemahnya ekonomi global. Secara keseluruhan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan pada kisaran 6,3%-6,7% dan akan terakselerasi ke kisaran 6,4%-6,8% pada 2013 seiring membaiknya ekonomi global. Di sisi harga, Dewan Gubernur memperkirakan inflasi pada 2012 dan 2013 akan tetap dapat dikendalikan pada kisaran sasarannya, yaitu 4,5%±1%.

Dewan Gubernur akan terus mewaspadai beberapa faktor risiko terhadap keseimbangan ekonomi makro Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi global yang masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, terutama terkait dengan berlarut-larutnya penyelesaian krisis di kawasan Eropa. Bank Indonesia akan terus berupaya untuk mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan memitigasi dampak perlambatan ekonomi global, dengan senantiasa menjangkar ekspektasi inflasi ke depan ke arah sasarannya. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui respon kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan capital flows, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas, dan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah.

Laporan lengkap mengenai pembahasan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2012 yang memuat perkembangan makroekonomi dan kebijakan moneter dapat dilihat dalam Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) di Website Bank Indonesia.

Jakarta, 12 Januari 2012 

Biro Hubungan Masyarakat

Difi A. JohansyahKepala Biro

Sumber : Bank Indonesia

Efisiensi, Ketahanan dan Intermediasi Perbankan Jadi Fokus Kebijakan BI 2012

Dalam menciptakan industri perbankan yang prudent, memerhatikan kebutuhan nasabah dan tetap tidak lupa menjalankan fungsi intermediasi, Bank Indonesia akan menyasar fokus kebijakan pada efisiensi, ketahanan dan intermediasi. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) memfokuskan arah kebijakan industri perbankan pada tiga hal pada 2012, yakni efisiensi, ketahanan dan peningkatan peran intermediasi.
“Jadi, kita arahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan efisiensi, penguatan ketahanan perbankan dan mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah,” tukas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A. Johansyah, kepada wartawan, Jakarta, Kamis 15 Desember 2011.
Untuk efisiensi perbankan sendiri diperlukan kepastian mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Untuk itu, bank sentral melakukan fungsi regulatornya dengan melakukan enforcement (pemaksaan).
“Kita wajibkan dalam rencana bisnis bank (RBB) mencantumkan targer-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar,” tutur Difi.
Bank sentral sendiri, lanjutnya, terus melakukan kajian dalam praktek pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga LPS (Lembaga Penjamin simpanan). Juga bisa dilakukan dengan pembatasan pemberian hadiah bagi nasabah.
Sementara untuk ketahanan perbankan, Difi memaparkan beberapa kebijakan yang akan diambil, antara lain:
- penguatan permodalan agar bank siap mengantisipasi perubahan siklus bisnis ke depan untuk mengantisipasi risiko.
- melanjutkan kebijakan perlindungan nasabah.
- menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan.
- mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan multi-license sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.
Sedangkan untuk mendorong intermediasi perbankan, bank sentral akan melakukan beberapa hal, antara lain:
- peningkatan kualitas program TabunganKu.
- pengembangan edukasi keuangan.
- pelaksanaan financial indentity number dan pelaksanaan survei literacy.
- memfasilitasi pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah.
- mengkaji berbagai hambatan pembiayaan sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya rendah. (*)

Sumber : Infobank

Bank Indonesia dan Industri Perbankan Kembangkan Keuangan Inklusif

No. 13/ 41 /PSHM/Humas 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D. Hadad, Direktur Utama BRI, Sofyan Basyir, Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro, Direktur Bank Mandiri, Budi G. Sadikin, Direktur BTPN, Anika Faisal, Komisaris Utama PT BPR Bank Surya Yudha - Banjarnegara, Satriyo Yudiarto dan Ketua Yayasan DAMANDIRI, Haryono Suyono, menjadi pembicara dalam seminar "Peranan Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Inklusif", pada Jumat, 25 November 2011, di Jakarta.

"Seminar mengenai Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) ini merupakan suatu diskusi dan knowledge sharing dalam upaya mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu bagian penting dalam kegiatan keuangan inklusif, memiliki peran strategis dalam upaya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat", demikian Muliaman dalam sambutannya.

Keuangan Inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. Peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan masyarakat yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

Perlunya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat karena berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010, terdapat fakta bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Fakta ini sejalan dengan hasil study WorldBank tahun 2010 yang menyatakan bahwa hanya separuh penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal. Artinya ada lebih dari setengah penduduk yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal sehingga membatasi kemampuan masyarakat tersebut untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya.

Saat ini keuangan inklusif telah menjadi isu global di antara negara berkembang dan negara maju, serta telah menjadi topik bahasan di berbagai forum internasional seperti forum G20, OECD, APEC, Asean dan lembaga internasional lainnya. KTT G20 di Toronto, Juli 2010, melahirkan 9 (sembilan) "Prinsip untuk Inovasi Keuangan Inklusif". Sembilan prinsip ini sudah dielaborasi oleh Tim Ahli Keuangan Inklusif yang ditunjuk oleh G20 untuk diturunkan menjadi sejumlah rekomendasi bagaimana meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi penduduk miskin.

Kesembilan prinsip ini mencakup berbagai aspek yang luas, yaitu kepemimpinan (leadership), keragaman (diversity), inovasi (innovation), perlindungan (protection), pemberdayaan (empowerement), kerjasama (cooperation), pengetahuan (knowledge), proporsionalitas (proportionality) serta kerangka aturan (framework).

"Saat ini telah disusun lima pilar kegiatan keuangan inklusif dan lima produk utama yang akan menjadi obyek dalam kegiatan keuangan inklusif. Lima kegiatan utama adalah edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitasi intermediasi, saluran distribusi, dan regulasi yang mendukung", tambah Muliaman. Sedangkan produk keuangan utama yang akan menjadi obyek dalam kebijakan keuangan inklusi adalah Tabungan, Kredit, Sistem Pembayaran, Asuransi yang terkait kredit serta Produk/jasa keuangan lainnya untuk UMKM.

Kegiatan keuangan yang inklusif (financial inclusion) diharapkan akan dapat mendukung stabilisitas keuangan (financial stability) yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi ekonomi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. 

Jakarta, 25 November 2011
 

Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Benny Siswanto
Kepala Biro

Sumber : Bank Indonesia

Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 Desain Baru Siap Diedarkan

No. 13/ 35 /PSHM/Humas
 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dari upaya pemalsuan serta mengoptimalkan fungsi elemen desain agar lebih memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang Rupiah pada pecahan Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 2004, Rp50.000 TE 2005 dan Rp100.000 TE 2004, Bank Indonesia secara resmi akan mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas (UK) Rupiah Desain Baru ketiga pecahan tersebut mulai Senin, 31 Oktober 2011.

Dengan Pengeluaran dan Pengedaran ketiga uang kertas Desain Baru tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat lebih cepat mengenali keaslian uang Rupiah dengan adanya  penambahan unsur pengaman yang dapat dikenali tanpa menggunakan alat bantu. Disamping itu, diharapkan pula dapat meningkatkan perlindungan dari upaya-upaya pemalsuan uang karena kemajuan dalam teknologi cetak.  

Perlu diketahui bahwa penyempurnaan desain ini secara visual bersifat minor dan bukan merupakan uang emisi baru. Perubahan untuk mengoptimalkan fungsi elemen desain atau up-grading pada masing-masing ketiga pecahan uang kertas tersebut meliputi:

1.   Pecahan Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 2004 (klik untuk gambar)

a.   Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b.   Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan uang dan belakang uang;

c.    Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah empat persegi panjang yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang;

2.   Pecahan Rp50.000 Tahun Emisi (TE) 2005 (klik untuk gambar)

a.   Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b.   Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c.    Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah segi tiga yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

3.   Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 (klik untuk gambar)

a.   Penambahan unsur pengaman rainbow printing di atas gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b.   Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c.    Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah lingkaran yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

d.   Penambahan penulisan DEWAN PERWAKILAN DAERAH pada gambar utama di bagian belakang uang yang semula bertuliskan“MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” menjadi “MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH”.

e.   Menghilangkan unsur pengaman berupa Irisafe yang terletak di samping kanan gambar utama pada bagian depan uang.

Sementara itu, elemen desain utama lainnya seperti warna dominan uang, bahan uang, gambar utama dan ukuran uang adalah tetap atau tidak mengalami perubahan.

Sebagai informasi, uang kertas pecahan Rp20.000 TE 2004, Rp50.000 TE 2005 dan Rp100.000 TE 2004 desain lama masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

Pengedaran ketiga uang pecahan tersebut ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai berikut:

-     PBI No. 13/16/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004;

-     PBI No. 13/17/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005;

-     PBI No. 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004.

                                                                                                                               

Jakarta, 28 Oktober 2011

DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS

DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Dyah N.K. Makhijani

Direktur

Sumber : Bank Indonesia

Uang Kertas Desain Baru Mulai Diedarkan

KOMPAS/ PRIYAMBODO Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi menunjukkan uang kertas rupiah pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000 desain baru saat peluncurannya di Bank Indonesia Jakarta, Jumat (28/10/2011). 


JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas rupiah desain baru untuk tiga pecahan, yakni Rp 20.000 tahun emisi (TE) 2004, Rp 50.000 TE 2005, dan Rp 100.000 TE 2004, akan diedarkan ke seluruh Indonesia pada Senin, 31 Oktober 2011.
"Besok sudah bisa diterima masyarakat lewat bank. Kami sudah drop ke bank-bank," kata juru bicara BI, Difi A Johansyah, Minggu (30/10/2011). Sebelumnya, BI memperkenalkan desain baru uang kertas ketiga pecahan di atas pada Jumat.
Perubahan desain baru ketiga pecahan itu dalam rangka meningkatkan perlindungan dari upaya pemalsuan dan mengoptimalkan fungsi elemen desain agar lebih memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang Rupiah.
Dengan pengeluaran dan pengedaran ketiga uang kertas desain baru tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat lebih cepat mengenali keaslian uang rupiah dengan adanya penambahan unsur pengaman yang dapat dikenali tanpa menggunakan alat bantu. Di samping itu, diharapkan pula dapat meningkatkan perlindungan dari upaya-upaya pemalsuan uang karena kemajuan dalam teknologi cetak.
Kendati uang desain baru itu akan diluncurkan, uang kertas pecahan lama, yakni Rp 20.000 TE 2004, Rp 50.000 TE 2005, dan Rp100.000 TE 2004 desain lama masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

Sumber : Tribunnews.com/Hasanudin Aco

BI Rilis Dua Buku Panduan Bagi BPR

• Dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kesehatan BPR dalam menjalan bisnisnya, Bank Indonesia meluncurkan dua buah buku panduan. Paulus Yoga
  Jakarta–Bank Indonesia (BI) meluncurkan dua buku panduan bisnis dalam mendukung perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua buku tersebut adalah Buku Generic Model Apex dan Model Bisnis BPR.
  “Buku-buku tersebut diluncurkan sebagai referensi bagi masyarakat dan perbankan di dalam mendirikan dan juga meningkatkan layanan BPR,” tukas Gubernur BI Darmin Nasutiom, dalam peluncuran kedua buku tersebut di Gedung BI, Jakarta, Senin 5 Desember 2011.
  Buku Generic Model Apex BPR berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional Apex BPR. Sedangkan buku Model Bisnis BPR, berisi pedoman bagi pengelolaan bisnis BPR yang sehat dan berkesinambungan.
  Untuk tahap awal, buku Generic Model Apex BPR ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan Apex BPR bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bertindak sebagai Apex.
  Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pencanangan program BPD Regional Champion. Selanjutnya, akan dikaji kemungkinan model Apex BPR di mana bank umum selain BPD bertindak sebagai Apex Bank.
  “Kehadiran lembaga Apex merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMKM, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara bank umum dan BPR,” tandas Darmin.
  Sementara buku Model Bisnis BPR diterbitkan setelah melalui pengamatan dan pembelajaran yang mendalam selama lima tahun terakhir terhadap BPR-BPR yang ada di Indonesia. BPR dinilai mampu, melewati berbagai hambatan dalam situasi keuangan dan ekonomi.
  Ketangguhan tersebut dinilai bank sentral didukung oleh lima aspek, yakni aspek pemilik, aspek kinerja keuangan dan permodalan, aspek lokasi dan wilayah operasional, aspek strategis bisnis, manajemen dan kebijakan SDM, pun aspek keeratan hubungan dengan masyarakat di lingkungannya. (*)
  
  Sumber : Infobank
  
  
  
  

  Bank Indonesia telah menerbitkan dua buah buku, yaitu Generic Model Apex BPR dan Model Bisnis BPR. Buku dimaksud dapat diperoleh melalui website Bank Indonesia pada menu Publikasi > Publikasi Lainnya, atau klik langsung pada link berikut.

  • Buku Generic Model - APEX
  • Buku Model Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (Referensi Mengelola BPR) 
    
    Sumber : Bank Indonesia

BI Rate Turun 25 BPS Menjadi 6,50%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Bank Indonesia juga akan tetap menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah khususnya dari dampak gejolak pasar keuangan global. Keputusan ini diambil sejalan dengan keyakinan Bank Indonesia bahwa inflasi pada akhir tahun ini maupun tahun depan akan berada di bawah 5%. Selain itu, langkah-langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Kedepan, Dewan gubernur akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global serta menempuh respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

Dewan Gubernur terus mewaspadai tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiskal di Eropa dan AS.  Perhatian terutama ditujukan pada dampak jangka pendek melalui jalur finansial berupa melemahnya bursa saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio (capital reversals) oleh investor global dari emerging economies, termasuk Indonesia. Sementara itu, kinerja perekonomian global terindikasi melemah seperti tercermin pada perlambatan kegiatan produksi dan penjualan ritel yang disertai dengan tingkat keyakinan konsumen yang melemah di negara maju dan koreksi sejumlah harga komoditas internasional. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai mereda, meski inflasi negara emerging markets masih relatif tinggi, sehingga terjadi pergeseran respon kebijakan moneter ke arah netral atau akomodatif. Kedepan, secara keseluruhan Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Sementara itu di sektor keuangan, tingginya ekses likuiditas global dan persespi resiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio.

Dewan Gubernur menilai bahwa fundamental ekonomi dan perbankan nasional tetap kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 diperkirakan akan lebih tinggi, terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi, sehingga secara keseluruhan tahun 2011 dapat mencapai 6,6%. Sejauh ini, dampak gejolak ekonomi global lebih dirasakan di pasar keuangan, sementara sektor riil relatif belum terpengaruh. Namun, perekonomian global yang melemah diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekonomi domestik pada tahun 2012, baik melalui dampaknya pada pasar keuangan maupun terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2012 diprakirakan berada disekitar 6,5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat dan investasi yang meningkat, namun ekspor akan menghadapi tekanan. Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diprakirakan akan tumbuh dengan baik. Sektor-sektor yang diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi ke depan, antara lain sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor transportasi dan komunikasi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2011 diprakirakan akan kembali surplus setelah mengalami tekanan akibat terjadinya aliran modal keluar pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2011, NPI diprakirakan akan tetap mencatat surplus yang cukup besar. Surplus NPI ini diprakirakan akan tetap berlangsung pada tahun 2012 terutama didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang terus meningkat, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir September 2011 tercatat sebesar 114,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut lebih dari cukup untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah.

Nilai tukar Rupiah pada triwulan III-2011 mengalami tekanan, khususnya pada bulan September 2011. Pada triwulan III-2011, nilai tukar Rupiah melemah 2,42% (ptp) menjadi Rp8.790 per dolar dengan volatilitas yang meningkat. Namun, pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar mata uang negara kawasan. Tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya faktor risiko global akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Selain itu, meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi pembayaran impor turut menekan nilai tukar Rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah guna mendukung terpeliharanya kestabilan makroekonomi.

Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi IHK pada triwulan III-2011 tercatat sebesar 1,89% (qtq) atau 4,61% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.  Penurunan tekanan inflasi ini berasal dari kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan membaiknya pasokan, turunnya harga komoditas pangan internasional dan minimalnya kebijakan Pemerintah terkait harga komoditas strategis. Sementara itu, tekanan kelompok inti di luar kenaikan harga emas juga relatif terjaga baik karena kebijakan apresiasi nilai tukar pada periode sebelumnya dan masih cukup memadainya pasokan dalam merespon permintaan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2011 diyakini akan lebih rendah dari 5%. Tahun 2012, inflasi akan tetap terkendali dan diprakirakan di bawah 5% seiring dengan terjadinya koreksi harga komoditas global dan melemahnya perekonomian dunia.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik meskipun terjadi gejolak pasar keuangan akibat pengaruh global.   Stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus berlanjut, tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,8% (yoy) hingga akhir September 2011. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendorong fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mendorong ke arah pertumbuhan kredit produktif sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Laporan lengkap mengenai pembahasan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2011 yang memuat perkembangan makroekonomi, kebijakan moneter, dan prospek 2011-2012 dapat dilihat dalam Laporan Kebijakan Moneter (LKM) di website Bank Indonesia.

Sumber :  http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/SP_133311.htm