Kenaikan Harga BBM dan Daya Tahan Kredit

Kenaikan harga BBM juga selalu berdampak pada kolektibilitas kredit. Kelompok yang berpenghasilan tetap akan terkena imbas kenaikan harga kebutuhan dan sudah pasti akan memengaruhi cicilan atau angsuran ke bank atau ke multifinance. Harga polis asuransi juga akan naik karena biaya-biaya rumah sakit dan sekolah juga meningkat.
Eko B. Supriyanto

Pemerintah hampir pasti akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja besarannya masih belum pasti. Namun, perkiraan pasar, kenaikan harga BBM akan berkisar 30% sampai dengan 40%. Untuk premium, yang biasanya Rp4.500 per liter akan menjadi Rp6.000 sampai dengan Rp6.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini terkait dengan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kenaikan harga BBM bersubsidi sepertinya akan dilakukan pada 1 April 2012. Menurut Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), pemerintah akan segera mengajukan pembahasan APBN perubahan (APBN-P) pada awal Maret dan 30 hari sejak pengajuan kenaikan harga sudah bisa dilakukan.
Menurut Agus Martowardojo, kenaikan harga minyak bersubsidi ini dilakukan untuk mengendalikan lonjakan konsumsi BBM dan mengurangi subsidi yang terus membengkak. Namun, Menkeu sendiri tidak akan menyebut angka kenaikannya karena akan menimbulkan spekulasi.
Hitung-hitungan penghematan subsidi BBM kasarnya jika kenaikan Rp1.000 per liter, akan menghemat sekitar Rp28 triliun dan kenaikan Rp1.500 sebesar Rp54 triliun. Jadi, jika tidak dinaikkan harga BBM bersubsidi akan meledakkan APBN.
Tahun lalu saja angka subsidi BBM mencapai Rp165 triliun. Jumlah ini melonjak dari APBN-P sebesar Rp129,7 triliun. Pada 2012 angka subsidi diperkirakan Rp123 triliun. Namun, jika melihat konsumsi BBM dan harga minyak dunia, target itu bisa melonjak tinggi. Untuk itu, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi ini.
Jika hendak membandingkan angka subsidi minyak tahun ini, besarnya subsidi itu 2,2 kali anggaran infrastruktur perhubungan yang besarnya Rp55,6 triliun dan 0,5 kali anggaran pendidikan murah dan terjangkau Rp290 triliun.
Banyak pengamat tampak setuju atas kenaikan harga BBM ini, kecuali jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang beroposisi dengan pemerintah.
Suka tidak suka, kenaikan harga BBM ini harus dilakukan. Selain mudah dan simpel karena tinggal membuat kebijakan ketimbang membuat kebijakan alih energi yang mendadak dan pengenaan harga BBM bersubsidi yang berbeda—yang akan menimbulkan distorsi harga.
Kendati demikian, ada dampak yang paling serius. Kelompok kaya masih akan menikmati subsidi bersama dengan kelompok miskin. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan pembangunan infrastruktur agar masyarakat yang terkena dampaknya dapat tertolong. Perlu ada kebijakan buat si miskin.
Kenaikan harga BBM selalu berdampak banyak. Ongkos angkutan umum akan naik. Bahkan, belum ada pengumuman, asosiasi angkutan umum memperkirakan akan ada kenaikan ongkos angkutan 35% dan ini akan menyulut harga kebutuhan pokok dan akan berdampak pada angka inflasi.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga BBM juga selalu berdampak pada kolektibilitas kredit. Kelompok yang berpenghasilan tetap akan terkena imbas kenaikan harga kebutuhan dan sudah pasti akan memengaruhi cicilan atau angsuran ke bank atau ke multifinance. Harga polis asuransi juga akan naik karena biaya-biaya rumah sakit dan sekolah juga meningkat.
Jika permintaan turun di kelompok masyarakat berpenghasilan tetap, itu karena tergerus inflasi yang bisa mencapai kenaikan 1% sampai dengan 2% akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Inflasi diperkirakan akan terkerek pada kisaran 5% sampai dengan 7% sehingga suku bunga juga sulit diharapkan untuk turun lebih rendah lagi.
Pada akhirnya, jika ada tekanan terhadap harga-harga, akan berpengaruh terhadap sektor riil, yang sudah pasti akan terjadi penurunan permintaan. Jika terjadi penurunan permintaan, akan berpengaruh terhadap kualitas kredit bank. Risiko kredit macet akan makin besar dan ini merupakan ancaman terhadap penurunan suku bunga kredit karena risiko yang meningkat.
Pengalaman sebelumnya, ketika harga minyak naik, akan berpengaruh pada sektor konsumsi, terutama kredit-kredit yang berisiko tinggi. Juga, bakal menurunkan permintaan akan kebutuhan otomotif dan ini pasti bisa merembet ke sektor multifinance. Risiko multifinance akan membesar akibat kenaikan harga BBM dan sudah tentu akan menaikkan harga jual kendaraan bermotor akibat ada kenaikan harga suku cadang.
Karena itu, kalangan perbankan dan multifinance perlu memerhatikan bahaya laten dari kenaikan harga BBM ini. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa karena setiap hari kita disuguhi sinetron mengenai pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Nazaruddin dan kawan-kawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selama ini pemerintah sangat senang memerhatikan kondisi sosial politik. Padahal, sebenarnya kenaikan harga BBM ini bisa berdampak buruk pada sektor riil dan sektor perbankan. Namun, sepanjang pemerintah bisa mengerjakan PR-nya, yaitu mengurusi penduduk miskin, perbankan juga masih akan bisa tumbuh seperti perkiraan, yaitu 22% sampai dengan 24%.
Namun, jangan pernah berharap akan terjadi penurunan suku bunga kredit yang lebih tajam. Semua itu karena efek berantai kenaikan harga BBM yang akan menurunkan kualitas kredit sektor perbankan dan multifinance. Satu-satunya langkah yang wajib dilakukan perbankan dan multifinance adalah bersiap-siap. Tetap menjaga kualitas kredit dan senantiasa memerhatikan biaya-biaya yang tiba-tiba membengkak.
Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan terlewati jika semua pihak dapat melakukan efisiensi. Tanpa itu, kenaikan harga BBM akan mengurangi pencapaian laba perusahaan, atau jika tidak, membakar cash flow perusahaan. Sebab, daya tahan kredit akan makin ringkih akibat kenaikan harga minyak ini. (*)

Penulis adalah Penanggung Jawab/Wakil Pemimpin Redaksi Infobank

Sumber : Infobank

Sudah 20%, BI Tetap Kaji Kenaikan DP Minimal Kredit Otomotif Perbankan

Kendati rata-rata DP minimal kredit otomotif perbankan sudah 20%, Bank Indonesia tetap melakukan kajian untuk menaikkan DP minimal untuk meningkatkan kehati-hatian. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam upaya penerapan uang muka atau down payment (DP) minimum di industri multifinance.

“Ini masih dalam proses kita selalu koordinasi dengan Bapepam, tentunya kita harapkan nanti kalau selesai kita harapkan harmonis,” tutur Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso kepada wartawan di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2012.

Menurutnya, harmonisasi kebijakan DP tersebut perlu untuk menopang kepentingan perekonomian dan stabilitasnya.

“Memang kala ditanya industri pasti tidak mau. Tapi kan tidak bisa begitu, kita kan memang dikasih mandat untuk mengatur,” tandasnya.

Bank sentral sendiri tetap berupaya meningkatkan DP ke sektor otomotif, dalam hal ini perbankan, yang saat ini dinilai sudah lebih prudent (hati-hati) dibanding industri multifinance dengan minimal DP 20%.

“Sekarang ini bank-bank variatif, ada yang 20%, ada yang 30%. DP untuk kredit otomotif ini average sekitar 20%. Kalau sekarang 20%, nanti 30% kan hanya masalah waktu saja,” ucap Wimboh.

Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kehati-hatian supaya risikonya bisa terkontrol. Artinya, lanjutnya, pertumbuhan semakin tidak masalah asal tetap hati-hati. (*)

Sumber : Infobank

Pengamat: BI Perlu Buat Arsitektur Perbankan ke Sektor Mikro

Dalam menciptakan persaingan yang lebih ketat di sektor mikro, Bank Indonesia dinilai perlu membuat arsitektur sehingga mendorong lebih banyak bank melakukan pembiayaan ke sektor mikro sehingga suku bunganya bisa turun. Paulus Yoga

Jakarta–Untuk menurunkan suku bunga kredit, khususnya di sektor mikro yang dinilai masih cukup tinggi, Bank Indonesia (BI) perlu membuat arsitektur yang menciptakan kompetisi di sektor mikro meningkat.

Hal tersebut diutarakan Pengamat Ekonomi yang juga menjabat Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara, kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012.

“Buatlah arsitektur yang membuat kompetisi di mikro meningkat, jadi suku bunga bisa seperti KPR (kredit pemilikan rumah) dan korporasi,” tandasnya.

Ia menjelaskan, saat ini hampir semua bank memiliki produk KPR, sehingga tingkat kompetisi menjadi ketat dan membuat tingkat suku bunga semakin menurun. Demikian juga halnya dengan segmen korporasi.

Seperti diketahui, dalam suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang diumumkan sejak 31 Maret 2011 lalu, terlihat penurunan terbesar memang terjadi untuk SBDK korporasi dan SBDK kredit konsumsi KPR. Bank sentral mencatat, sejak Maret sampai November 2011, komposisi SBDK terlihat sebagai berikut:

- Kredit korporasi turun dari posisi Maret 2011 sebesar 10,51% menjadi 10,36% per November 2011.
- Kredit ritel turun dari 11,80% menjadi 11,78%.
- Kredit konsumsi untuk KPR turun dari 11,16% menjadi 10,82%.
- Kredit konsumsi non KPR naik dari 11,56% menjadi 11,68%.

Saat ini, relatif bank yang bermain di sektor mikro pun masih sangat terbatas. Adapun bank-bank yang memiliki porsi besar di segmen tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

“Selain bank-bank tersebut, memang masih ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki fokus bisnis di sektor mikro. Tapi dari sekitar 1.800 BPR outstanding kreditnya cuma Rp40 triliun,” tukas Mirza.

Beberapa waktu lalu, Direktur Direktorat Kredit UMKM dan BPR BI Edy Setiadi mengaku, data kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih belum stabil karena perbankan masih menyesuaikan kategori kredit mikro sesuai aturan yang baru.

“Untuk tahun 2011 itu bank juga masih koreksi lagi angkanya. Jadi angka pertumbuhan tahun 2012 belum semua masuk RBB (rencana bisnis bank),” ucapnya. (*)

Sumber : Infobank

Efisiensi Masih Jadi PR Perbankan di Tanah Air

Upaya peningkatan efisiensi industri perbankan tetap harus didorong, karena sampai saat ini tingkat efisiensinya masih kalah dibanding negara-negara sekawasan. Paulus Yoga

Jakarta–Di luar biaya bunga yang sangat memengaruhi beban operasional, industri perbankan di Tanah Air dinilai masih jauh dari efisien dibanding bank-bank di negara-negara sekawasan.

“Operasional bank, di luar biaya bunga. Itu dihitungnya sebagai cost to asset ratio. Itu perbankan Indonesia di 2010 masih cukup tinggi,” tukas pengamat perbankan Mirza Adityaswara, kepada wartawan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012.

Menurutnya, cost to asset ratio lebih tepat digunakan untuk melihat tingkat efisiensi sebuah bank dibanding dengan menggunakan BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional).

“BOPO itu kan ada biaya bunga. Cost to asset ratio perbankan Indonesia di 2010, sebagai contoh BRI sebesar 4,5%, BCA 3,5% dan Bank Mandiri 3,1%. Sementara bank-bank kawasan lainnya sekitar 2%. Di Singapura malah sekitar 1%, DBS sebesar 1,1%, UOB 1,1% dan OCBC 1%,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan di Tanah Air perlu didukung. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Bakal Turun Jadi 5,50% di 2012

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diprediksikan akan menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen di Januari 2012 ini. Di 2012 sendiri BI Rate bakal menyentuh batas bawahnya hingga 5,50 persen.

Inflasi inti yang masih jinak dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu menjadi faktor bank sentral untuk menurunkan suku bunganya.

"BI akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps ke 5,50 persen tahun ini kemungkinan besar pada semester I-2012, dengan melihat inflasi inti masih terlihat relatif jinak. BI akan lebih fokus pada mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, mengurangi biaya operasi moneter mereka, dan meningkatkan fungsi intermediasi sektor perbankan," ungkap Ekonom Danamon Anton Hendranata kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Menurut Anton, pada Januari atau Februari 2012 ini mungkin akan menjadi waktu terbaik bagi BI untuk menurunkan suku bunga dengan 25 bps karena tekanan inflasi non-inti tidak akan sebesar seperti pada bulan Maret dan April 2012 kedepan ketika pemerintah akan menaikkan tingkat harga listrik dan mulai melaksanakan program penjatahan BBM bersubsidi.

Dijelaskannya kembali, utang Uni Eropa dan krisis perbankan dan masalah jangka panjang prospek fiskal di AS serta upgrade rating (untuk investment grade) oleh dua lembaga rating besar lainnya (S & P dan Moodys) dapat memberikan dorongan positif bagi keuangan Indonesia.

"Hal ini dapat memicu efek yang cukup besar yang relatif di Januari, dengan demikian BI akan memotong 25 bps di Januari 2012," tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel, menilai inflasi 2011 sebesar 3,79 persen merupakan peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menurunkan suku bunga penjaminan.

"Ruang bagi BI dan LPS semakin besar untuk menurunkan suku bunga acuan dan penjaminan. Penurunan sebelumnya secara umum juga sudah diikuti kalangan perbankan. Dan kalau Januari ini BI dan LPS menurunkan lagi tentu akan menjadi kado awal tahun yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tren inflasi triwulan pertama yang rendah dan juga target inflasi tahun 2012 yang 5,3 persen," jelas Kemal.

Menurut Kemal, kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bungan penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspetasi inflasi ke depannya. "Kita harapkan ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar segera turun dari rata-rata mengarah ke 7-8 persen," tuturnya.

Ekonom Standard Chartered Bank, Eric Alexander Sugandi menjelaskan pemangkasan BI Rate itu belum dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Eric, Bank Indonesia kemungkinan masih memberikan peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya, setelah BI Rate turun 50 basis poin dari 6,5 persen pada November lalu.

"Untuk Januari ini masih stay di enam persen. Tapi, memang ada kemungkinan, kami proyeksikan ada pemotongan 25 basis poin di akhir kuartal pertama ini. Kemungkinan pada Maret," kata Eric.

Pemotongan BI Rate ini, katanya, sebagai bentuk stimulus bank sentral bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sewaktu perekonomian global diprediksi lesu pada tahun ini.

"Saat perlambatan itu, BI akan memberikan stimulus penurunan 25 basis poin. Tapi, bukan sekarang," jelasnya.

Seperti yang diberitakan, BPS menyebutkan, inflasi Desember 2011 sebesar 0,57 persen. Dengan begitu, inflasi keseluruhan tahun 2011 sebesar 3,79 persen. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,65 persen. Sementara itu, BI rate sekarang ini berada pada angka 6 persen, dan suku bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah sebesar 6,5 persen dan 1,5 persen untuk simpanan valuta asing per Desember 2011.

Sumber: Herdaru Purnomo - detikFinance

http://www.infobanknews.com/2012/01/perbankan-diminta-ikut-sukseskan-pembatasan-bbm/

Dalam rangka menyukseskan program pembatasan BBM untuk menekan pembengkakan APBN, pemerintah meminta industri perbankan ikut andil dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin memeroleh converter kit, pun pembangunan SPBG. Paulus Yoga
Jakarta–Pemerintah akan mendorong perbankan perbankan untuk memberikan kredit converter kit kepada masyarakat untuk mengubah kendaraannya dari menggunakan bahan bakan minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG). Hal tersebut dilakukan dalam membantu menyukseskan kebijakan pembatasan BBM subsidi.
“Kita juga mendorong dalam konteks menyukseskan program pembatasan, terkait program pinjaman kepada perbankan atau selanjutnya, baik SPBU maupun converter kit,” tukas Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kepada wartawan di Kantornya, di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2012.
Selain pembiayaan kepada masyarakat untuk memperluas perolehan converter kit, lanjutnya, perbankan juga diminta untuk terus melakukan pembiayaan dalam mendukung lebih banyak pembangunan SPBG.
Terkait dengan converter kit, pemerintah masih akan mengutamakan produk dalam negeri. Kendati demikian pemerintah membuka peluang untuk melakukan impor, bila pasokan konverter kit di dalam negeri tidak mencukupi.
“Kita impor untuk menyukseskan, tapi kita buat dalam negeri dulu. Ini harus disuskeskan, nanti akan ditetapkan suku bunganya,” tandas Hatta.
Tidak ketinggalan, ia juga menegaskan, dengan program pembatasan BBM subsidi tersebut dinilai membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membengkak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan terus melakukan sosialisasi pembatasan penggunaan BBM subsidi. Salah satu contoh sosialisasi adalah dengan terus mempromosikan LGV (liquid gas vehicle) atau kendaraan dengan menggunakan bahan bakar gas cair yang dalam pelaksanaannya membutuhkan converter kit.
“Sosialisasi kita lakukan dari sekarang, secara bertahap kita harap bisa meningkatkan penggunaan BBG lewat LGV. Infrastruktur bertahap bukan main sulap itu. Untuk converter kit itu juga bertahap, pelat kuning dikasih converter dulu,” terang Hatta. (*)

Sumber : Infobank

Kinerja Perbankan 2012 Diprediksi Lebih Rendah dari 2011

Perbankan diminta untuk melakukan efisiensi agar tetap bisa bertahan, karena tahun ini keuntungan perbankan diyakini akan tergerus akibat penurunan suku bunga. Dwitya Putra
Jakarta–Besarnya potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia diyakini akan kontra produktif terhadap kinerja sektor perbankan nasional. Pengamat perbankan dari Universitas Atma Jaya,  Jakarta, A. Prasetyantoko mengatakan, hal ini lantaran aliran dana investasi yang masuk terus menekan tingkat suku bunga ke level terendah, sehingga akan memangkas potensi keuntungan yang dapat dinikmati oleh kalangan perbankan.
“Makin besar dana (investasi) yang masuk, maka suku bunga akan turun. Tingkat deposito saja sudah turun. Saya pikir keuntungan perbankan akan teru terpangkas. Kalau konteksnya untuk ekonomi nasional, ini bagus demi meningkatkan efisiensi perbankan,” kata Prasetyantoko kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2012.
Namun, ia mengakui, untuk industri perbankan sendiri, hal tersebut akan berpotensi mereduksi pertumbuhan yang akan terjadi di tahun ini. Dengan perkiraan tersebut, Prasetyantoko menilai, perkembangan industri perbankan ke depan bakal tumbuh lebih rendah dibanding pada 2011.
Seberapa besar tingkat kelandaian tersebut, pelaku perbankan sendiri yang akan menjadi penentunya, seperti melakukan efisiensi. “Perbankan tetap akan tumbuh, namun tidak akan sekencang tahun lalu. Tergantung pelakunya sendiri. Seberapa besar mereka bisa melakukan efisiensi. Dengan begitu posisi NIM bisa dipertahankan,” pungkas Prasetyantoko. (*)

Sumber : Infobank