LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan 25 Basis Poin

Apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpang melebihi tingkat bunga wajar, maka simpnan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Rully Ferdian
Jakarta–Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR (bank perkreditan rakyat) serta tingkat bunga penjaminan valuta asing di bank umum masing-masing sebesar 25 basis poin, sehingga tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku periode 15 Desember 2011 sampai 14 Januari 2012: bank umum 6,50% (rupiah) dan 1,50% (valuta asing), serta BPR 9,50% (rupiah).
Kepala LPS Firdaus Djaelani, dalam keterangan pes-nya, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2011, mengatakan, perubahan tingkat bunga penjaminan dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan di antaranya realisasi inflasi yang rendah sebeasr 4,15% (yoy: year on year) pada November 2011, perkembangan likuiditas perekonomian yang secara umum membaik serta kinerja dan stabilitas perekonomian domestik.
Sesuai ketenuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpang melebihi tingkat bunga wajar, maka simpnan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.
Berkenan dengan hal tersebut, bank diwajibkan unutk memberitahukan kepada nasabah penyimpang mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. (*)

Sumber : Infobank

Efisiensi, Ketahanan dan Intermediasi Perbankan Jadi Fokus Kebijakan BI 2012

Dalam menciptakan industri perbankan yang prudent, memerhatikan kebutuhan nasabah dan tetap tidak lupa menjalankan fungsi intermediasi, Bank Indonesia akan menyasar fokus kebijakan pada efisiensi, ketahanan dan intermediasi. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) memfokuskan arah kebijakan industri perbankan pada tiga hal pada 2012, yakni efisiensi, ketahanan dan peningkatan peran intermediasi.
“Jadi, kita arahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan efisiensi, penguatan ketahanan perbankan dan mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah,” tukas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A. Johansyah, kepada wartawan, Jakarta, Kamis 15 Desember 2011.
Untuk efisiensi perbankan sendiri diperlukan kepastian mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Untuk itu, bank sentral melakukan fungsi regulatornya dengan melakukan enforcement (pemaksaan).
“Kita wajibkan dalam rencana bisnis bank (RBB) mencantumkan targer-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar,” tutur Difi.
Bank sentral sendiri, lanjutnya, terus melakukan kajian dalam praktek pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga LPS (Lembaga Penjamin simpanan). Juga bisa dilakukan dengan pembatasan pemberian hadiah bagi nasabah.
Sementara untuk ketahanan perbankan, Difi memaparkan beberapa kebijakan yang akan diambil, antara lain:
- penguatan permodalan agar bank siap mengantisipasi perubahan siklus bisnis ke depan untuk mengantisipasi risiko.
- melanjutkan kebijakan perlindungan nasabah.
- menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan.
- mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan multi-license sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.
Sedangkan untuk mendorong intermediasi perbankan, bank sentral akan melakukan beberapa hal, antara lain:
- peningkatan kualitas program TabunganKu.
- pengembangan edukasi keuangan.
- pelaksanaan financial indentity number dan pelaksanaan survei literacy.
- memfasilitasi pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah.
- mengkaji berbagai hambatan pembiayaan sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya rendah. (*)

Sumber : Infobank

60% UMKM Dikelola Pengusaha Wanita

Terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi perempuan Indonesia ketika memasuki dunia usaha, yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya kesempatan pelatihan bagi perempuan, keterbatasan dalam budaya dan kurangnya akses ke layanan pinjaman. Rully Ferdian
Jakarta–Pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan fondasi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pengusaha mikro, kecil dan menengah menjadi motor inovasi dan perkembangan nasional karena dapat membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa nasional serta berkontribusi dalam PDB dan memberantas kemiskinan.
Demikian disampaikan dalam talk show “Tantangan dan Peluang Wirausaha Wanita Menuju Kesuksesan”, di Jakarta, Selaa, 6 Desember 2011, yang digelar Sahabat Wanita, inisiatif dari Putera Sampoerna Foundation dalam menjalankan kegiatan pencerahan masyarakat melalui pemberdayaan wanita
Perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, dari total kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, 60% dikelola oleh kaum pengusaha wanita. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi nasional.
“Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai langkah penting menuju peningkatan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan,” ungkap Managing Director Putera Sampoerna Foundation, Nenny Soemawinata, sekaligus Ketua Pengurus Koperasi Sahabat Wanita.
Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha untuk maju. Pada dasarnya, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia ketika memasuki dunia usaha, yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya kesempatan pelatihan bagi perempuan, keterbatasan dalam budaya dan kurangnya akses ke layanan pinjaman.
“Tantangan ini dapat diatasi oleh pengembangan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan pengusaha dan juga membuka akses kredit untuk mereka. Dengan demikian, mendorong pertumbuhan perempuan pengusaha UMKM dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS 2009, terdapat 3,9 juta perempuan angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran dan 30 juta perempuan yang hanya bekerja mengurus rumah tangga dan tidak mandiri secara ekonomi. Jika pun mereka bekerja, 72% dari perempuan Indonesia bekerja di sektor pertanian, 28% bekerja di sektor non-pertanian dan 19,63% bekerja di sektor informal. Data juga menunjukkan bahwa penghasilan pekerja perempuan 50% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan akan memiliki kesempatan yang kecil untuk melakukan pemutusan proses pewarisan kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
“Peningkatan pemberdayaan perempuan diperlukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, demi menciptakan kemandirian di kalangan kaum perempuan. Sebagai mitra strategis Putera Sampoerna Foundation, Sahabat Wanita merupakan kegiatan pencerahan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan, dimana perempuan merupakan elemen penting dalam penciptaan calon-calon pemimpin masa depan,” jelas Nenny.
“Selain tantangan dalam bentuk pengembangan SDM perempuan, budaya dan pembiayaan usaha, masih ada satu lagi tantangan bagi perempuan dalam membangun dan mengembangkan usaha mereka. Tantangan tersebut adalah jaringan pemasaran,” tambah President Director PT Jaty Arthamas, Santi Mia Sipan, yang menjadi salah satu narasumber dalam talk show.
Dalam sisi membangun jaringan pemasaran bagi pengusaha perempuan, Sahabat Wanita juga membantu anggotanya melalui program “Jaringan Ritel Sahabat”, yaitu membantu anggotanya untuk mempunyai warung kelontong ataupun usaha lainnya dan membangun bisnis mereka. (*)

Sumber : Infobank

2012, Pemerintah Tidak Naikkan BBM, Tapi Naikkan TDL 10%

Masuk 2012, pemerintah akan mengurangi kuota BBM bersubsidi, sementara untuk kenaikkan harga hanya akan dilakukan untuk tarif dasar listrik. Paulus Yoga
Jakarta–Pemerintah akan menurunkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012, menjadi 37,5 juta kiloliter dari kuota 2011 sebesar 40,4 juta kiloliter. Namun, terdapat alokasi cadangan BBM subsidi sebesar 2,5 juta kiloliter.
“Pemerintah di tahun depan tentu harus mengejar penggunaan BBM subsidi 40 juta kilo liter, kurang 2,5 juta kilo liter, jadi di tahun 2012 pemerintah sesuai dengan APBN tidak merencakan meningkatkan harga BBM,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kepada wartawan di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.
Ia menambahkan, pada 2012 pemerintah tidak akan menaikkan harga minyak, melainkan akan fokus menaikkan tarif dasar listrik sebesar 10%.
“Tarif listrik akan kita naikkan, tapi itu juga masih tergantung pemerintah dengan komisi VII yang akan kita naikkan rata rata 10%,” katanya.
Untuk mencapai target pengunaan BBM subsidi tersebut, sebelumnya pemerintah berencana menerapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat di Jawa dan Bali mulai April 2012. Hal ini dimaksudkan, untuk menghemat penggunaan BBM subsidi pada 2012.
“Asumsi kita, penggunaan BBM bersubsidi dalam 2012 hanya 37,8 juta kiloliter. Terdiri dari 22 juta kilo liter premium dan 15,6 juta kilo liter untuk minyak tanah dan solar,” ucap Agus belum lama ini. (*)

Sumber : Infobank

Perekonomian Tumbuh 6,5%, BI Yakin Kredit Bisa Naik 27%

Kendati tetap optimis pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai 27% pada tahun 2012, Bank Indonesia tetap memerhatikan kualitas kredit yang penyalurannya akan lebih diarahkan ke sektor produktif melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) tetap optimis pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% bisa terulang oada 2012. Untuk itu, bank sentral memperkirakan pertumbuhan kucuran kredit perbankan masih bisa menyamai kinerja 2011 mencapai 27%.
“Pertumbuhan kredit 27% pada 2011, harapan kita memang begitu. Pertumbuhan paling tinggi di kredit investasi, sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi hampir sama,” tukas Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono, saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.
Menurutnya, dengan catatan pertumbuhan per jenis kredit tersebut, bank sentral melihat kualitas dari pertumbuhan kredit perbankan cukup bagus pada 2011.
“Totalnya juga mungkin 27% kita harapkan pada tahun 2012. Karena pertumbuhan ekonomi kan juga sekitar 6,5%. Tahun ini 6,5%, tahun depan 6,5%. Jadi tahun depan kalau kita ambil best line scenarionya 6,5%, pertumbuhan kredit 27% masih cukup,” terangnya.
BI sendiri akan mengarahkan pertumbuhan kredit ke sektor produktif. Bank sentral akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya lebih mengarahkan peningkatan pertumbuhan kredit ke sektor produktif dari proyeksi pertumbuhan sebesar 27% tersebut.
“Yang kita inginkan kualitas kredit mengalir lagi ke investasi dan modal kerja. Kita ada kebijakan-kebijakan yang kita sebut makroprudensial. Itu bisa kita lakukan, tapi sekaran belum kita lakukan. Namun, kalau diperlukan kita akan bisa terapkan. Nanti kita tunggu tanggal mainnya,” pungkas Hartadi. (*)

Sumber : Infobank

Tahan Krisis, Perbankan Harus Tingkatkan Kredit ke Sektor Riil dan UMKM

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap bertumbuh sesuai target dan menahan krisis, industri perbankan yang dianggap tidak terlalu terpapar dampak krisis Eropa perlu meningkatkan kucuran kredit ke sektor riil dan UMKM. Paulus Yoga
Nusa Dua, Bali–Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy melihat, industri perbankan perlu meningkatkan pembiayaan ke sektor riil, terkait dengan berkepanjangannya krisis di Eropa yang menyebabkan perekonomian global bergejolak.
“Tantangan bagi kita itu bagaimana sektor keuangan, dari perbankan dan anggaran yang relatif lebih kuat, jangan hanya kuat tapi bagaimana dukungan ke sektor riil agar bisa tumbuh tinggi,” tuturnya kepada wartawan disela seminar internasional “The Intesifying Global Economic Turmoil: How Should Emerging Economies Respond?”, di Nusa Dua, Bali, Jumat 9 Desember 2011.
Secara umum, ia menilai ketahanan industri perbankan terhadap krisis saat ini jauh lebih baik ketimbang krisis Asia pada 1997-1998 dan krisis keuangan 2008 lalu. Menurutnya, saat ini perbankan sudah banyak belajar dari pengalaman dua krisis sebelumnya.
“Eksposur bank kita ke Eropa, kan tidak banyak. Jadi tidak akan terkena dampak langsung, dampak tidak langsungnya lebih ke likuiditas (valas) yang lebih ketat,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut wajar, karena investor jangka pendek mulai mencari aman dengan menggeser dananya sehingga tidak terpaku hanya pada return yang bisa diperoleh.
“Dalam krisis itu kan mereka cari aman, tidak lihat return. Jadi amankan diri dulu,” cakapnya.
Namun, secara keseluruhan dampak krisis terhadap perekonomian masih bisa ditahan oleh peran serta usaha mikro, kecil dan memengah (UMKM), yang terbukti dari pengalaman dua krisis sebelumnya mampu bertahan.
“Dalam keadaan krisis, sektor UMKM jadi tulang punggung. Dengan NPL (kredit bermasalah) rendah. Kadi perbankan masih ada ruang untuk lakukan sesuatu supaya mereka jadi tim pertahanan ekonomi,” pungkas Adrianus.
Ia menambahkan, rasio kredit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih kecil, sehingga ruang perbankan untuk meningkatkan kucuran kredit khususnya ke sektor riil dan UMKM bisa lebih besar. (*)

Sumber : Infobank

BI Rate Tetap 6,00%

No. 13/43/PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,0%. Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perekonomian terkini, beberapa faktor risiko yang masih dihadapi, dan prospek ekonomi ke depan. Dewan Gubernur memandang level BI Rate saat ini masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, dan tetap kondusif untuk menjaga stabilitas keuangan serta mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Evaluasi terhadap kinerja dan prospek perekonomian secara umum menunjukkan bahwa perekonomian domestik masih tetap kuat dengan stabilitas yang tetap terjaga. Ke depan, Dewan Gubernur akan terus mencermati risiko memburuknya ekonomi global dan akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memberikan stimulus untuk perekonomian domestik. Dewan Gubernur menegaskan bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersifat counter-cyclical sangat diperlukan dalam pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk membawa inflasi pada sasaran yang ditetapkan, yaitu 4,5%±1% pada tahun 2012 dan 2013.

Dewan Gubernur mencatat bahwa perekonomian dunia tahun 2011 mengalami perlambatan, terutama disebabkan oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi dan keuangan di Eropa dan AS. Eskalasi krisis di Eropa, terutama pada semester II-2011, memicu tingginya volatilitas di pasar keuangan global. Dengan melemahnya permintaan global, volume perdagangan dunia dan harga komoditas global mulai menurun. Di sisi harga, tekanan inflasi di negara maju meningkat, sementara tekanan inflasi di emerging markets relatif moderat meski masih berada di level yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, negara emerging markets di akhir 2011 cenderung melakukan kebijakan moneter netral atau sedikit akomodatif, sementara negara maju cenderung mempertahankan kebijakan moneter akomodatif melalui langkah pelonggaran likuiditas.

Di sisi domestik, Dewan Gubernur berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat. Pencapaian kinerja ekonomi tersebut didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2011 diperkirakan sebesar 6,5%, sehingga pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2011 diperkirakan mencapai 6.5%. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga. Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa sampai dengan akhir November 2011 mencapai USD111,3 miliar, atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sementara itu, nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 mengalami apresiasi meski pada semester II-2011 mengalami tekanan depresiasi akibat memburuknya sentimen terkait gejolak di pasar keuangan global. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dapat membatasi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Selama tahun 2011, tren pergerakan nilai tukar masih konsisten dengan kecenderungan pergerakan nilai tukar di kawasan. Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah serta menjaga stabilitasnya dan tetap sejalan dengan fundamentalnya.

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi IHK pada November 2011 tercatat sebesar 0,34% (mtm) atau 4,15% (yoy). Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices, sementara inflasi inti cenderung moderat. Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang cukup besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabe merah, serta pada kelompok daging. Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditas global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil, dan ekspektasi inflasi yang terus membaik. Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0%.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik, meskipun sempat terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Industri perbankan tetap solid, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Oktober 2011 mencapai 25,7% (yoy) dengan kredit investasi sebesar 31,1% (yoy), kredit modal kerja sebesar 24,7% (yoy), dan kredit konsumsi sebesar 23,8% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit untuk tahun 2011 diperkirakan masih sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat terkait dengan masih tingginya ketidakpastian penyelesaian masalah utang dan fiskal di Eropa dan AS. Perlambatan ekonomi global tersebut diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik yang pada tahun 2012 diperkirakan pada kisaran 6,3%-6,7%. Untuk tahun 2013, ekonomi tumbuh meningkat ke kisaran 6,4%-6,8% seiring perkiraan akan membaiknya kembali ekonomi global. Di sisi harga, Dewan Gubernur memperkirakan inflasi di 2012 dan 2013 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 4,5%±1%. Dalam hubungan ini, penurunan suku bunga BI Rate yang telah ditempuh BI selama ini diharapkan mampu memberikan stimulus pada perekonomian. Dewan Gubernur tetap mewaspadai beberapa faktor risiko terhadap keseimbangan ekonomi makro indonesia, termasuk dampak dari pemburukan ekonomi global. Sejalan dengan itu, disamping melanjutkan upaya stabilisasi moneter dan sistem keuangan dengan terus memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas di pasar, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan momentum penurunan suku bunga untuk mengefektifkan stimulus pada perekonomian. Disamping itu, koordinasi dengan Pemerintah terus diperkuat agar stimulus perekonomian dapat juga ditingkatkan dari sisi fiskal dan sektor riil.

Laporan lengkap mengenai pembahasan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2011 yang memuat perkembangan makroekonomi, kebijakan moneter, dan prospek 2011-2013 dapat dilihat dalam Laporan Kebijakan Moneter (LKM).

Jakarta, 8 Desember 2011
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Difi A. Johansyah
Kepala Biro

Sumber : Bank Indonesia