Senin, 04 Juli 2011

Tingkatkan Kapasitas Produksi Nasional, BI Jaga Kucuran Kredit

Dalam menjaga pencapaian target perekonomian tanpa terjadi overheating, BI berusaha mendukung program-program pemerintah, salah satunya dengan menjaga kucuran kredit perbankan tetap ke sektor-sektor yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus membantu menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi overheating. Salah satunya dengan mendorong kucuran ke sektor riil untuk membangun kapasitas produksi.
“Nanti kita lihat, kredit-kredit mana yang sudah berbahaya dan akan diarahkan ke sektor-sektor yang membangun kapasitas produksi dalam menjaga perekonomian,” ujar Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono, kepada wartawan disela perayaan ulang tahun ke-58 BI di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2011.
Manurutnya, hal tersebut menjadi sangat penting, jangan sampai kucuran kredit lebih banyak untuk kredit konsumsi, yang menjadi berbahaya karena tidak menambah kapasitas produksi nasional.
“Itu dilihat kredit larinya ke mana. Nah nanti kita lihat, kredit-kredit mana yang sudah berbahaya dan akan diarahkan ke sektor-sektor yang membangun kapasitas produksi,” tuturnya.
Per April 2011, total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp1.843,53 triliun, meningkat 23,8% dibandingkan April 2010. Adapun dari jenis kredit yang disalurkan, sebagian besar masih ke kredit modal kerja mencapai Rp882,82 triliun, kredit investasi Rp383,42 triliun dan kredit konsumsi Rp577,28 triliun.
Peningkatan kapasitas produksi sangat perlu dilakukan, agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa terjadi overheating. Sehingga besarnya permintaan bisa dipenuhi dengan ketersediaan suplai.
“Bahaya overheating itu selalu ada kalau kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berjalan terlalu cepat daripada kapasitas ekonomi. Itu kalau demand lebih cepat dari suplai, itu yang harus kita jaga,” tandas Hartadi.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah memulai program-program pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kapasitas produksi, seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
“Jadi, kita lihat untuk melihat investasi-investasi dari masing-masing koridor. Nah, kalau kapasitas produksi itu baik, tujuan ekonomi yang mau dicapai 7% itu tidak akan overheating. Tapi, kalau tidak 6,5% saja sudah goyang,” pungkasnya. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

Dorong Sektor Riil, BI Rilis Situs Informasi UMKM

Agar memudahkan para investor, termasuk perbankan masuk dan mencermati sektor riil di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), BI menyediakan informasi mengenai UMKM yang tersedia dalam situs resmi BI. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan situs usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diresmikan oleh Gubernur BI Darmin Nasution, di tengah perayaan ulang tahun ke-58 bank sentral, dalam upaya mendorong kondisi perekonomian melalui UMKM.
“Kita BI menjaga stabilitas moneter, tapi tidak hanya itu, kondisi-kondisi perekonomian juga harus kita dorong. Investor-investor kita dorong dalam UMKM,” ujar Direktur Kredit, UMKM dan BPR BI Edy Setiadi, kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2011.
Adapun peluncuran web tersebut dilakukan terlebih dahulu untuk keperluan internal BI, dan baru akan diluncurkan kepada masyarakat pada pertengahan Agustus 2011.
“Tanggal 17 Agustus baru kepada masyarakat, info UMKM di situs BI ini, akan dilihat di sana akan tergambarkan nanti. Di masing-masing sektor itu, ada sektor riil, lebih ke kegiatan pemberdayaan sektor UMKM. Jadi mendorong memberdayakan mereka, mencarikan pasarnya, sehingga investor dan bank tertarik masuk ke sektor UMKM,” tandas Edy. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

Bekali Masyarakat Sejak Dini, Kurikulum Pendidikan Keuangan Segera Bergulir

Enam kota yang masing-masing diwakili 12 sekolah akan menjadi pilot project diberlakukannya Kurikulum Pendidikan Keuangan, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sejak dini akan pentingnya keberadaan dan pengetahuan institusi keuangan. Paulus Yoga

Jakarta–Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) pada 2008 tentang pelaksanaan Program Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan, saat ini telah dilakukan penyusunan kurikulum pendidikan keuangan yang akan diterapkan pada Sekolah Dasar dan Sekolan Menengah Pertama.
“Tujuan pendidikan keuangan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik mengenai keuangan dan perbankan, sehingga pada saat dewasa mereka memahami hak dan kewajiban selaku konsumen institusi keuangan, serta dapat memanfaatkan institusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tukas Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah di Gedung BI, Jakarta, belum lama ini.
Ia menambahkan, lebih lanjut pendidikan keuangan tersebut akan menunjang program pendidikan karakter yang sedang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Kemdiknas.
Selain itu, penyusunan kurikulum tersebut pun sebagai tindak lanjut dari pencanangan pendidikan keuangan pada SD dan SMP yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal pada tanggal 29 Mei 2011 di Malang bersamaan dengan puncak Kampanye Gerakan Indonesia Menabung.
“Untuk tahap awal, pendidikan keuangan akan diberlakukan di 6 daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan dan Banjarmasin, diwakili 12 sekolah untuk masing-masing daerah sebagai pilot project. Pendidikan keuangan akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2011-2012 yang akan mulai diselenggarakan pertengahan Juli 2011,” papar Difi. (*)

Sumber : www.infobanknews.com