Sabtu, 30 April 2011

Peredaran Uang Palsu Turun

Dari hasil pantauan BI, selama Januari dan Februari 2011, peredaran uang palsu di Indonesia mengalami penurunan, tercatat hanya satu dan dua lembar per 1 juta bilyet uang yang diedarkan. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) mencatat peredaran uang palsu pada awal 2011 mengalami penurunan cukup signifikan bila dibandingkan dengan sepanjang 2010.

Dari laporan penemuan uang palsu yang dilansir BI dalam situs resminya, pada posisi Januari 2011 rata-rata hanya ditemukan satu lembar uang palsu dalam 1 juta bilyet uang yang diedarkan (UYD).

Sementara pada posisi Februari 2011, uang palsu yang ditemukan rata-rata hanya dua lembar dari 1 juta bilyet UYD.

Jumlah tersebut turun cukup signifikan apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2010, dimana ditemukan 20 lembar uang palsu dalam 1 juta bilyet UYD. Bahkan peredaran uang palsu terkecil sepanjang 2010 yakni 6 lembar per 1 juta bilyet UYD, atau masih jauh diatas Januari dan Februari 2011.

Berdasarkan laporan BI tersebut, uang palsu pada Februari 2011 banyak didominasi oleh pecahan Rp50 ribu dengan persentase 46,9%, kemudian Rp100 ribu dengan persentase 39,6%.

Sementara dari daerah pantauan Kantor BI Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, daerah yang menyumbang uang palsu terbesar pada Februari 2011 yakni Surabaya dengan 39,8%, diikuti Jakarta dengan 32,5% dari total keseluruhan daerah 100%.

Sedangkan Medan menjadi wilayah yang tidak ditemukan adanya peredaran uang palsu selama Februari 2011. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

Kamis, 28 April 2011

Pimpinan Bank Indonesia Palembang Dilantik

PALEMBANG,Buanasumsel.com -Dewan Gubernur Bank Indonesia diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad melantik Didy laksmono Rahadi sebagai Pemimpin Bank Indonesia Palembang, bertempat di Ruang Serbaguna Lt. IV Kantor Bank Indonesia Palembang, Jl. Jend. Sudirman No. 510 Palemban pada pukul 08.30 wib, jumat (07/01/20110)

Tanpa hadir dalam pelantikan Pimpinan Bank Indonesia Palembang diantaranya Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan He.Eddy Yusuf,SH. Pangdam II/Srj Mayjen TNI Agus Gunaedi Pribadi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Hasyim Iryanto,SH. Pimpinan lama BI Palembang Endoong Abdul Gain dan disaksikan oleh unsur Pimpinan Daerah Pemerintahan Daerah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalangan Perbankan, Akademis, dan Lembaga atau Instansi Terkait

Pelantikan Didy Laksmono Rahadi sebagai pemimpin Bank Indonesia Palembang mengantikan Endoong Abdul Gain yang akan menduduki jabatan baru sebagai Peneliti Ekonomi Utama Direktorat Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan di Kantor Pusat Jakarta

Dengan pelantikan tersebut Didy Laksmono Rahadi resmi memimpin Bank Indonesia Palembang yang memiliki wilayah kerja mencakup Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung

Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad terkait dengan pelantikan pimpinan Bank Indinesia Palembang yang baru mengatakan “pergantian pemimpin di Bank Indonesia merupakan proses yang lazim dalam rangka regenerasi kepemimpinan, pembelajaran, dan peningkatan kompetensi serta leadership Pejabat Bank Indonesia”

“upaya ini dibutuhkan agar Bank Indonesia senantiasa siap menjawab berbagai tantangan perekonomian dimasa mendatang yang semakn berat dan dinamis” kata Muliaman

Sedangkan dalam pesan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Muliaman D Hadad mengingatkan “saya berpesan kepada Didy Laksmono Rahadi untuk terus memperkuat peran aktif Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi khususnya di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Palembang.”ujarnya

Kantor Bank Indonesia Palembang merupakan salah satu dari tiga kantor koordinator Bank Indonesia yang berada di Sumatera sebagai Kantor koordinator selain berkiprah dalam meningkatkan perekonomiaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Bank Indonesia Palembang juga menjadi Koordinator bagi Kantor Bank Indonesia Lampung dan Kantor Bank Indonesia Bengkulu yang masing-masing memiliki wilayah Kerja Provinsi Lampung serta Provinsi Bengkulu, hal ini menunjukan strategisnya peran Kantor Bank Indonesia Palembang dalam peta perekonomiaan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)

Sedangkan keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah termasuk di Sumatera Selatan diantaranya bertujuaan diantaranya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajiaan yangn akurat, melaksanakan pengawasan terhadap perbankan diwilayah kerjanya dan melaksanakan kegiatan operasional system pembayaran tunai dan atau non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah iwilayah kerjanya.

Sedangkan Pemimpin Bank Indonesia Palemban Didy Laksmono Rahadi yang baru saya dilantik, atas dilantik dirinya menjadi Pimpinan Baru Bank Indonesia Palembang mengatakan “hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya pasti akan saya jaga, apalagi hubungan dengan stecholder”

“dan itu adan menjad tugas utama saa bagaimana meingkatka sinergi terutama bersama-sama dengan pemerinah karena kita tahu perekonomian nasional sekarang sudah kita dengan bersama dimana tim suplay berperan termasuk pemerintah, saya harapkan dengan dukungan ini dari semua pihak termasuk media bersama-sama membangun Sumatera Selatan” kata Didy

Dan terhadap program kerjanya kedepan Pemimpin Bank Indonesia Palemban Didy Laksmono Rahadi menjelaskan “dalam waktu dekat saya akan mempelajari semua stecholder kira-kira apa yang dibutuhkan semua teman-teman BI kita siap untuk membantu kawan-kawan disemua stecholder”

“maka itu beri saya waktu 100 hari pasti akan banyak kemajuan yang kita harapkan”jelas Didy

Terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan diungkapkan Didy Laksmono Rahadi bahwa “pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Selatan saat ini sangat bagus sekarang sudah mendekati Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang sekitar 5% itu cukup bagus dimana nasional sekitar 4% tidak beda jauh”

“harapan saya pada tahun ini 2011 Sumatera Selatan akan menjadi satu sorotan nasional yang mana akan dilaksanakanya sea games itu semua penyediaan sarana dan prasarana itu akan membuat dukungan para investor dimana perkiraan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan bisa jauh diatas 5% tapi itu harus kerja keras pencapaiann Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan bisa mencapai 6-7%”ungkapnya

Terkait ancaman pangan yang terjadi ini merupakan ancaman yang sangat sulit yang disebabkan kondisi yang pelik yang memang tidak bersahabat disini peranan BI hanya menyediakan membantu dari sisi dorongan himbauan dan penyediaan dana ujarnya (fty)

Sumber : www.buanasumsel.com

Bank Perlu Komunikasikan Tanggung Jawab Nasabah pada Simpanannya

Dalam perkembangan industri perbankan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penting bagi bank untuk tetap menjalin komunikasi dengan nasabahnya, sehingga mereka tahu bahwa keamanan dananya tergantung dengan seberapa jauh mereka tahu dan turut menjaganya. Paulus Yoga

Jakarta–Keamanan industri perbankan saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak perbankan, melainkan juga menjadi milik para nasabah yang dananya dipercayakan kepada bank.

“Yang namanya keamanan itu tanggung jawab dua pihak, bank dan nasabah,” tukas Direktur Eksekutif Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Eko Indrajit kepada Infobanknews.com, selepas acara “Breakfast Meeting: Ensuring Indonesian Banking IT RIsk, Compliance and Management” di Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Keberadaan teknologi informasi perbankan sendiri harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/15/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

“Jadi, IT perbankan itu simple (sederhana) kalau mau aman, harus sesuai dengan PBI, itu lengkap disayratkan apa saja yang harus ada,” tandas Eko.

Ia menilai, industri perbankan saat ini masih kurang melakukan komunikasi dengan nasabahnya, sehingga terjadilah kejahatan-kejahatan perbankan seperti yang belakangan ini terungkap.

“Bank di Indonesia itu kurang komunikasi. Selain itu yang menjadi penting bagi bank untuk dijalankan adalah Governance (Good Corporate Governance), risk management (manajemen risiko) dan compliance,” pungkasnya. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

Pembiayaan linkage BPR capai Rp5 triliun

Oleh Donald Banjarnahor

JAKARTA: Pembiayaan linkage Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga April 2011 mencapai Rp5 triliun atau sekitar 13,88% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank mikro hingga saat ini.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan pembiayaan linkage mengurangi persaingan tidak sehat antara bank umum yang memiliki modal besar dengan BPR yang relatif masih kecil.

"Linkage saat ini cukup membantu karena belum ada regulasi yang mengatur tentang persaingan antara BPR dan bank umum," ujarnya hari ini. Linkage adalah penyaluran kredit oleh perbankan melalui BPR atau lembaga keuangan mikro yang kemudian dikucurkan kepada masyarakat.

Dia menjelaskan pembiayaan dengan skema linkage saat ini mencapai Rp5 triliun yang setara dengan 13,88% dari total kredit yang disalurkan oleh BPR hingga April 2011. Dalam skema linkage ini BPR mendapatkan pinjaman dari bank umum dengan bunga 13% hingga 15% yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan tingkat bunga 20% hingga 25%.

Joko mengatakan skema linkage merupakan pola yang saling membutuhkan antara bank umum yang ingin menyalurkan kredit mikro dan BPR yang membutuhkan pendanaan. "Bank umum membutuhkan linkage dalam menyalurkan kredit mikro karena tidak memiliki cabang untuk menjangkau masyarakat paling bawah. Disisi lain BPR sangat membutuhkan linkage karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki," jelasnya.

Dia percaya skema pembiayaan linkage tidak akan berkurang di masa mendatang meskipun bank umum memperluas jaringan cabang. "Bank umum tidak akan sejauh itu dalam menjangkau masyarakat, karena mereka menghitung efektifitas dan efisiensi dalam menyalurkan kredit," jelasnya.

Sementara itu Ketua Litbang DPP Perbarindo Edi Poernomo Santoso mengatakan rencana kenaikan modal inti BPR menjadi Rp10 miliar memiliki dampak negatif dari sisi efisiensi operasional. Dia menjelaskan dampak yang timbul adalah modal tersebut akan tidak terpakai sepenuhnya sehingga financial leverage dari bank mikro akan menurun.

Meski demikian, lanjutnya dari sisi risiko modal BPR yang tinggi mengandung makna positif karena memberikan perlindungan yang lebih besar. "Modal tersebut menjadi buffer zone untuk menghadapi risiko likuiditas," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Kredit, BPR dan UMKM BI Edy Setiadi mendorong peningkatan modal BPR karena 78% BPR memiliki modal di bawah Rp 10 miliar. Namun Edy menegaskan, BI tidak akan gegabah meningkatkan modal minimum yang diharuskan untuk BPR karena masih ada bank-bank kecil. (bsi)

Sumber : www.bisnis.com

Rabu, 27 April 2011

LPS: Triwulan I 2011, Simpanan Nasabah Naik Rp10,99 Triliun

Jumlah rekening pada Maret 2011 mengalami kenaikan sebesar 718.808 rekening (0,73%, mtm) dari 98.091.883 rekening pada Februari 2011 menjadi 98.810.691 rekening pada Maret 2011. Rully Ferdian

Jakarta–Total simpanan nasabah di bank pada Maret 2011 sebesar Rp2.381,98 triliun atau naik Rp65,89 triliun (2,85%, month to month/mtm) dibandingkan total simpanan pada Februari 2011 sebesar Rp2.316,08 triliun. Hingga triwulan pertama 2011, total simpanan mengalami kenaikan sebesar Rp10,99 triliun (0,46%, year on month/yom).

Demikian data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa, 26 April 2011.

Menurut data tersebut, jika dibandingkan dengan total simpanan pada Maret 2010 sebesar Rp2.000,61 triliun, maka
total simpanan Maret 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp381,37 triliun (19,06%, year on year/yoy).

Kenaikan total simpanan pada Maret 2011 disebabkan karena kenaikan yang signifikan pada deposito sebesar Rp46,59 yriliun (4,40%, mtm), giro Rp10,26 triliun (1,92%, mtm), dan tabungan sebesar Rp9,82 triliun (1,38%, mtm).

Sementara itu, untuk simpanan lainnya dan sertifikat deposito mengalami penurunan sebesar Rp0,71 triliun (-8,17%,
mtm) dan Rp0,07 triliun (-31,78%, mtm).

Sedangkan jumlah rekening pada Maret 2011 mengalami kenaikan sebesar 718.808 rekening (0,73%, mtm) dari 98.091.883 rekening pada Februari 2011 menjadi 98.810.691 rekening pada Maret 2011.

Kenaikan jumlah rekening terbesar terjadi pada jenis simpanan tabungan, yaitu sebesar 687.546 rekening (0,74%, mtm). Untuk jenis simpanan giro mengalami kenaikan sebesar 23.178 rekening (0,89%, mtm), deposito mengalami kenaikan sebesar 7.875 rekening (0,28%, mtm), dan simpanan lainnya mengalami kenaikan sebesar 321 rekening (4,38%, mtm).

Penurunan jumlah rekening terjadi pada sertifikat deposito, yaitu sebesar 112 rekening (-14,21%, mtm). (*)

Sumber : www.infobanknews.com

BI Bakal Lakukan Fit and Proper Test Bankir BPR

BI akan melakukan fit and proper test secara ketat kepada direksi dan komisaris BPR. Ini untuk mencegah fraud yang bakal terjadi di masa depan. Kristopo

Jakarta–Kejahatan perbankan tidak hanya mengancam bank umum, tapi juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bahkan, belum lama ini, Mabes Polri mengatakan, terjadi delapan kasus kejahatan perbankan di Indonesia, dua di antaranya terjadi di BPR.

Untuk mengantisipasi kejahatan perbankan di BPR pada masa datang, Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan melakukan fit and proper test terhadap secara ketat terhadap direksi dan komisaris BPR.

“Kami akan melakukan fit and proper test secara ketat terhadap direksi dan komisaris BPR. Agar ke depan tidak terjadi fraud di BPR,” kata Analis Bank Madya Senior BI, Herminingsih, saat menjadi nara sumber pada seminar Perbarindo, di Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Dia menambahkan, tantangan ke depan bagi BPR tidak mudah. Pasalnya, tuntutan modal minimum yang besar harus terpenuhi agar BPR dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.

Herminingsih mensarankan, BPR yang kesulitan menambah modal agar melakukan merger atau akuisisi dengan BPR lain. Dengan demikian, BPT tersebut tidak akan kesulitan dalan menjalankan operasional.

“Merger dan akuisisi akan mempermudah kami dalam memperhatikan BPR. Karena melalui merger dan akuisisi jumlah BPR akan berkurang, sehingga akan mempermudah BI dalam melakukan pengawasan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Herminingsih juga menyinggung tentang kelebihan BPR dalam memberikan layanan kepada nasabah.

“BPR akan melakukan jemput bola kepada nasabah sebagai bentuk layanan prima kepada nasabah. Bank umum tidak dapat melakukan jemput bola ini. Karena bank umum telah memiliki layanan electronic banking yang canggih, sehingga debitur kredit cukup membayar cicilan kreditnya melalui sarana electronic channel,” kata Herminingsih.

Ke depan, tambahnya, dalam meningkatkan penjaringan dana pemberian kredit di masa depan, BI akan melakukan review terhadap aturan BPR yang bersifat menghambat menghalangi BPR untuk maju.

“Kami akan melakukan review terhadap aturan-aturan yang akan menghambat pemberian kredit BPR. Sehingga ke depan BPR akan semakin meningkat dalam pemberian kredit dan penghimpunan dana,” jelasnya. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

BPR Masih Dibutuhkan Pengusaha Mikro

BPR masih penting bagi masyarakat mikro. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapatkan kredit. Lantas, apa yang harus dilakukan BPR? Kristopo

Jakarta–Potensi bisnis pada masyarakat mikro masih besar. Karena itulah, kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat dibutuhkan bagi pengusaha mikro.

Lantas, kenapa kehadiran BPR masih sangat penting bagi masyarakat mikro? Director for Business Development Bank Andara, Don Johnston mengatakan, BPR merupakan gerbang utama ke jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, lanjutnya, BPR adalah lembaga lokal dengan pengetahuan lokal dan peduli terhadap masyarakat lokal.

“Berarti potensi bisnis BPR bagi masyarakat kecil sangat besar. Dampak sosial dari BPR sangat penting bagi masyarakat kecil dan potensi peran kunci bagi BPR dalam penyertaan keuangan sangat besar,” kata Don Jhonston, saat menjadi pembicara pada seminar BPR yang diadakan Perbarindo, di Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Dia menambahkan, pembiayaan mikro masih memiliki peran penting di Indonesia karena masih banyak perusahaan dan rumah tangga yang belum terjangkau, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Kemudian, tambahnya, pengembangan usaha kecil diperlukan untuk pengembangan SDM dan pertumbuhan. Terakhir rumah tangga dengan penghasilan rendah masih membutuhkan layanan keuangan yang lebih bervariasi untuk keluar dari garis kemiskinan.

Don Johnston melihat, masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan mikro, maka BPR dapat memperbaiki posisi kompetitifnya, bekerja bersama-sama sambil mengidentifikasi mitra strategis dan melakukan lobi untuk mendapatkan perlakukan sama, bukan proteksi.

“Memperbaiki posisi kompetitif maksudnya dapat merelokasi lokasi layanan agar mudah dijangkau, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan inovasi produk dan produktivitas serta pengurangan biaya,” jelasnya.

Sedangkan melakukan lobi untuk mendapatkan perlakuan yang sama, masih kata Don Johnston, maksudnya regulasi pada BPR berdasarkan CAR, bukan batas tertinggi maksimum capital. Selain itu, akses yang jelas bagi BPR kepada layanan e-banking. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

87% Pengusaha Mikro Belum Miliki Akses ke Bank

Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah.

Rully Ferdian

Jakarta–87% dari 40 juta pengusaha mandiri dalam usaha mikro dan kecil di Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Dampak langsungnya, para pengusaha mandiri ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis mereka.

Demikian disampaikan Chief Business Development Officer Bank Andara Don Johnston, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 27 April 2011, saat konferensi pers untuk memperingati ulang tahun Bank Andara ke-2.

Menurutnya, diperlukan sektor keuangan mikro yang kuat serta mampu memberikan akses perbankan kepada para pengusaha mikro dan kecil di Indonesia.

“Dengan demikian, sektor keuangan mikro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.

Don Johnston mengatakan, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah.

“Bank Andara sebagai bank induk dari lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia didirikan untuk memperkuat sektor perbankan mikro. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada kualitas, jangkauan dan modernisasi layanan,” jelasnya. (*)

Sumber : www.infobanknews.com

Rabu, 20 April 2011

BI Lakukan Audit Menyeluruh Bisnis Wealth Management Bank


Selain kasus Malinda Dee, PPATK mencatat ada beberapa kasus lain dengan nilai yang lebih kecil, terkait hal tersebut BI melakukan audit menyeluruh bisnis wealth management bank. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan pengawasan bisnis dana kelolaan perbankan di Tanah Air dengan melakukan audit menyeluruh terhadap bank yang memiliki layanan wealth management.
“Saat ini kita tengah melakukan audit khusus terhadap layanan wealth management di seluruh bank,” ujar Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 19 April 2011.
Audit tersebut dilakukan sebagai antisipasi adanya pembobolan dana nasabah seperti kasus Malinda Dee di Citibank beberapa waktu lalu.
Difi menambahkan, audit dilakukan untuk melihat apakah Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan di perbankan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan BI.
“Kita terus tingkatkan pengawasan dan memperketatnya hal ini sebagai bentuk antisipasi adanya kasus serupa di Citibank. BI juga terus mendorong bank untuk memperketat internal control sebagai bentuk pengawasan kepada seluruh pegawainya,” tandasnya.

Selasa, 19 April 2011

ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN TAHUN 2011

(Pertemuan Tahunan Perbankan, 21 Januari 2011)

Kita telah melewati masa krisis global 2008/2009 dan boleh dikatakan ekonomi Indonesia selama 2010-2011 berada dalam tahapan transformasi dari pemulihan menuju pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penguatan stabilitas.

Sebagai first line of defense, Bank Indonesia senantiasa mengedepankan pengelolaan kebijakan moneter dan perbankan secara berhati-hati (prudent) dan konsisten. Respon kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh selama 2010 dalam rangka menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Sebagaimana tema yang diusung pada kesempatan ini, dengan memperkuat stabilitas diharapkan akan menopang proses transformasi ekonomi Indonesia paska krisis global menjadi ekonomi yang tumbuh berkelanjutan (sustainable).

Kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2011 akan berbentuk penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sebagaimana yang telah ditempuh selama tahun 2010. Penguatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh instrumen yang tersedia untuk kemudian dikalibrasi secara optimal. Instrumen-instrumen dimaksud meliputi:

  1. Kebijakan suku bunga (BI rate) diarahkan agar tetap konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu 5%±1% dan 4,5%±1% pada tahun 2011 dan 2012, dengan mewaspadai risiko tekanan inflasi yang akan meningkat ke depan.
  2. Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk membantu pencapaian sasaran inflasi, dengan tetap konsisten pada pencapaian sasaran makroekonomi lain, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Solusi possible trinity akan berbentuk konfigurasi optimal dari stabilisasi nilai tukar, pengendalian arus modal, dan respon suku bunga. Dengan kata lain, mempertimbangkan berbagai kompleksitas yang dihadapi, Bank Indonesia mensiasati kerangka impossible trinity melalui pemilihan middle ground solution, bukan corner solution.
  3. Operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas domestik diarahkan agar konsisten dan mendukung kebijakan suku bunga dalam pencapaian sasaran inflasi dan pengendalian permintaan domestik.
  4. Kebijakan makroprudensial lalu lintas modal diarahkan untuk mendukung kebijakan nilai tukar, dengan tidak menimbulkan dampak terhadap likuiditas domestik secara berlebihan. Dua dari paket kebijakan yang diterbitkan pada Desember 2010 lalu yaitu kenaikkan giro wajib minimum (GWM) valas dan penerapan kembali batas posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) bank jangka pendek, merupakan instrumen makroprudensial yang juga terkait dengan pengelolaan arus modal. Di tengah derasnya modal masuk, kenaikan GWM valas akan memperkuat managemen likuiditas perbankan. Sementara itu, pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri bank jangka pendek, akan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam mengelola pinjaman luar negeri bank jangka pendek.

Perumusan dan implementasi bauran kebijakan tersebut sangat penting mempertimbangkan keterkaitan stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia juga akan terus melakukan kalibrasi agar bauran kebijakan yang diambil tetap memberikan hasil optimal antara stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Meningkatnya kegiatan ekonomi tahun 2010 ditopang oleh ketahanan dan kinerja sektor perbankan yang positif, tercermin dari terjaganya stabilitas. Financial Stability Index yang mencapai sebesar 1,75 atau jauh lebih rendah dibandingkan pada saat krisis 2007/2008 sebesar 2,43. Fungsi intermediasi juga meningkat meski masih ada peluang untuk lebih tumbuh, risiko kredit masih terjaga (NPL dibawah 5%), permodalan yang memadai (CAR mencapai 16%).

Sebagaimana diketahui Bank Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Desember 2010 dengan sasaran utamanya adalah untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan meningkatkan intermediasi dan ketahanan perbankan, yaitu:

  1. Kebijakan untuk meningkatkan intermediasi perbankan yang dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan melalui pendalaman pasar, mendorong biaya pinjaman yang lebih efisien, melonggarkan bobot risiko untuk kredit ritel dan KMK serta upaya mengurangi asymmetric information dengan penyediaan data informasi kredit yang lebih akurat dan lengkap. Untuk lebih mendorong keluasan jangkauan dan kedalaman intermediasi, dilakukan upaya-upaya besar melalui program perluasan akses kepada lembaga keuangan (financial inclusion) dan program BPD Regional Champion.
  2. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan bank yang dimaksudkan untuk lebih mendukung pertumbuhan bank, daya saing dan kemampuan dalam menyerap risiko. Untuk mencapainya akan dilakukan penguatan melalui penyempurnaan aturan terkait dengan fit and proper test, peningkatan fungsi kepatuhan bank umum, aktiva tertimbang menurut risiko, dan manajemen risiko terkait kerjasama bisnis Bancassurance.
  3. Kebijakan untuk penguatan kelembagaan, daya saing dan ketahanan bank perkreditan rakyat dan bank syariah yang ditujukan untuk membangun kesetaraan playing field dengan bank konvensional. Upaya ini akan didukung penyempurnaan aturan yang terkait penilaian kualitas aktiva produktif, restrukturisasi pembiayaan bank dan unit syariah, batas maksimum pembiayaan dana BPR syariah, dan perubahan perizinan bank umum menjadi bank syariah.
  4. Kebijakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan bank yang ditujukan untuk meningkatkan fungsi detektif early warning system dan penerapan macroprudential supervision. Untuk mencapainya dilakukan penyempurnaan aturan-aturan terkait dengan sistem pengawasan bank berdasarkan risiko, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank (exit policy) dan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko.

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada upaya untuk mentransformasikan kondisi perekonomian dan perbankan paska krisis saat ini, menuju pertumbuhan yang berkesinambungan, melalui:

  1. Pemanfaatan pasokan devisa yang berkesinambungan untuk menutupi kebutuhan impor dan kebutuhan pembiayaan, disamping dapat digunakan untuk memperdalam pasar keuangan serta menopang stabilitas makro, utamanya nilai tukar.
  2. Peningkatan permodalan dan kelembagaan serta daya saing perbankan nasional dengan mempercepat proses konsolidasi untuk menyongsong penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  3. Mendorong pertumbuhan yang produktif dan meningkatkan efisiensi dengan mendorong NIM perbankan ke arah yang lebih rendah, efisien, dan kondusif bagi dunia usaha, termasuk sektor UMKM.
  4. Partisipatif dalam meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat dengan jasa keuangan maupun lembaga perbankan.
  5. Pengembangan Sistem Pembayaran yang diupayakan agar lebih efisien, handal, mudah, dan aman dilakukan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem, dan penguatan aturan hukum. Upaya pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tersebut juga terkait dalam rangka mendorong financial inclusion.
  6. Arah implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilakukan dengan mendudukkan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing agar satu sama lain dapat saling bersinergi dan mempertimbangkan roadmap API berdasarkan best practice perbankan.
  7. Mempertimbangkan potensi demografis Indonesia dan relatif masih rendahnya akses keuangan masyarakat, Bank Indonesia bersama pemerintah sedang merumuskan strategi nasional keuangan inklusif.
  8. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan bagi eksekutif yang berpotensi memunculkan moral hazard.

Senin, 18 April 2011

Membangun Budaya Patuh di Bank


Ketatnya regulasi tidak serta-merta membuat budaya patuh bank-bank, padahal kepatuhan menjadi bagian penting dari budaya sebuah bank. Kepatuhan harus menjadi budaya agar kasus ataupun skandal tidak lagi melanda bank.

Yulian Hadromi


Industri perbankan adalah industri yang sarat dengan ketentuan dan pengaturan (most heavily regulated industries) dibandingkan dengan industri lain.
Setiap aktivitas dan transaksinya diatur oleh suatu ketentuan dan di satu sisi Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral akan mengawasi perilaku bank-bank yang berada dalam pengawasannya.
Apakah dengan kondisi tersebut, budaya patuh “otomatis” sudah tercemin dalam aktivitas yang dilakukan setiap bank?

Jumat, 15 April 2011

Perbanas: Jangan Pukul Rata Semua Bank Buruk

Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Pelaku perbankan menyesalkan adanya sikap ketidakpercayaan terhadap industri perbankan terkait pembobolan dana nasabah oleh satu bank. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan seluruh pihak jangan memukul rata industri perbankan tidak lagi bisa dipercaya.

"Opini yang dibangun oleh beberapa pihak itu agak menyudutkan perbankan dan mudah sekali orang menggeneralisasi apa yang terjadi. Jangan karena beberapa kasus ini, jangan simpulkan perbankan itu buruk," ujar Sigit di sela seminar Perbanas dan Infobank yang mengangkat tema 'Masih Amankah Uang Kita di Bank?' di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Kamis, 14 April 2011

Marketing Goes Spiritual


Kita sekarang sedang memasuki era ketiga. Kita bisa berbisnis dengan menerapkan nilai-nilai spiritual. Bahkan, ini bisa menjadi diferensiasi yang sangat sulit ditiru di dunia yang sekarang penuh dengan kekerasan. Hermawan Kartajaya
Pada awal saya berkarya di dunia pemasaran, saya percaya, marketing adalah sesuatu yang rasional, sesuatu yang hanya bisa dicerna dengan akal. Hingga suatu ketika, saya menyadari bahwa Bumi telah menjadi Venus. Orang-orang menjadi jauh lebih emosional dan marketing mulai harus mengarah ke sana.
Bahkan, sejak sekitar tiga tahun lalu, saya rasa, pendekatan emosional tidak lagi cukup. Kita perlu menerapkan nilai-nilai spiritual dalam marketing. Saya menyebut istilah tersebut compassionate marketing.

Nakhoda Baru Perbarindo

Pergantian tongkat pucuk pimpinan Perbarindo telah dilakukan. Melalui ajang Musyawarah Nasional (Munas) ke VIII, yang berlangsung awal November 2010 di Jakarta, induk organisasi Bank Perkreditan Rakyat seluruh Indonesia ini memiliki ”nahkoda” baru.
Meski dikemas secara sederhana namun secara keseluruhan pelaksanaan Munas Perbarindo ke VIII kali ini berlangsung sukses dan lancar. Namun, ada sedikit yang berbeda dan menarik dalam Penyelenggaraan Munas ke VIII sekarang dibanding dengan penyelenggaraan Munas-Munas sebelumnya.


Bertempat di Hotel Mercure, bilangan Ancol Jakarta Utara ajang Munas Perbarindo yang salah satu agenda utamanya pemilihan ketua umum telah dilakukan. Sang ketua umum yang baru pun telah terpilih. Tongkat estafet kepemimpinan telah dialihkan dari ketua umum lama kepada ketua umum baru terpilih. Melalui pemilihan yang cukup seru dan demokratis akhirnya Joko Su-yanto terpilih menjadi ketua umum Perbarindo periode 2010–2014 menggantikan Said Hartono, ketua umum periode sebelumnya.

Dukungan Wapres Terhadap Industri BPR/BPRS


Industri BPR/BPRS tengah menghadapi persaingan yang cukup ketat. Dimana saat ini banyak bank umum serta bank asing yang merambah ke ‘pasar’ BPR/BPRS. Pengurus Perbarindo memandang perlu adanya pengaturan dari pemerintah terhadap persaingan tersebut. Guna menyampaikan keinginannya itu, Perbarindo pun melakukan audiensi dihadapan Wakil Presiden Boediono.
Tak lama berselang sejak terpilih menjadi ketua umum Perbarindo, Joko Suyanto dan segenap ‘kabinet’ Perbarindo periode 2010-2014 atau tepatnya tanggal 23 November 2010 menemui Boediono selaku wakil Presiden RI. Bertempat di istana wakil presiden di Jalan Merdeka Selatan No.14 Jakarta.
Dalam kesempatan yang berharga tersebut Tim Perbarindo, ketua umum didampingi antara lain Awet Abadi selaku Dewan Penasehat, Made Arya Amitaba sang wakil Ketua Umum, T Jaya Tarigan Sekretaris Jenderal dan Hiras Lumban Tobing selaku Ketua Bidang Pendidikan. Tidak hanya penasehat dan pengurus Perbarindo, S. Budi Rochadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Edy Setiadi Direktur DKBU Bank Indonesia serta Santoso Wibowo Deputi Direktur DKBU juga mendampingi acara pertemuan tersebut.

BI Cita-cita Jadikan BPR Sebagai Community Bank

Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) bercita-cita untuk menjadikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai community bank atau bank yang mampu menyediakan layanan dan kebutuhan sesuai kultur masyarakat setempat. Prinsip BPR sebagai community bank ini akan dimasukkan ke dalam revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi mengatakan tantangan terbesar bagi industri BPR saat ini adalah persaingan yang semakin ketat dengan bank umum dan lembaga keuangan lainnya yang akhir-akhir ini semakin membanjiri pasar keuangan mikro dan kecil.

"Saya berharap hal in iakan semakin memicu para pelaku industri BPR untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan yang lebih baik lagi. Berbagai cara dapat dilakukan salah satunya mereposisikan BPR sebagai community bank," ujarnya ketika meresmikan acara Munas VIII Perbarindo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (08/11/2010).

Dikatakan Budi, dengan jumlah BPR yang banyak dan tersebar di pelosok wilayah Indonesia maka diharapkan dapat tumbuh fokus dengan beradaptasi di lingkungannya masing-masing.

"Misalnya saja, ada BPR yang dekat dengan masyarakat pertanian karena lingkungan sekitarnya bermata pencaharian sebagai petani yah kemudian kita dorong pemberian kredit dan pembinaan kepada masyarakat pertanian. Dan misalnya di kota maka kita dorong ke pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan kotanya," tutur Budi.

Untuk mencapai hal tersebut, Budi menambahkan, perlunya dibangun dan diperkuat terutama struktur kelembagaan BPR, melalui peningkatan permodalan BPR agar mampu memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

"Berikutnya adalah ketersediaan SDM BPR yang kompeten dan berintegritas tinggi. Dengan pemikiran bahwa SDM merupakan aset yang paling berharga dalam mendukung kinerja BPR, sehingga biaya untuk peningkatan kompetensi setiap SDM pada BPR seharusnya dipandang sebagai sebuah investasi yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan BPR," paparnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan community bank tersebut nantinya akan tertuang dalam konsep revisi API. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat revisi tersebut bisa selesai," katanya.

(dru/dnl)

Sumber : www.detikfinance.com

Mengenal Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Apakah BPR ?

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR ialah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan

Kapan BPR dikenal masyarakat?

BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar

Apakah BPR Lembaga Perbankan resmi?

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tetang perbankandan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yakni Bank Umum dan BPR

Apa fungsi BPR?

Fungsi pokok BPR yakni sebagai Penyalur kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, dan menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat yaitu mengunakan prinsip 3T

  1. Tepat Waktu
  2. Tepat Jumlah
  3. Tepat Sasaran

Karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat dimengerti akan kebutuhan nasabah.

Apa jenis layanan yang diberikan BPR?

  • Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi

Apakah BPR dapat membuka kantor cabang?

Melalui peraturan Bank Indonesia, BPR diberikan kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor cabang dan kantor kas, sehingga ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah

Amankah menyimpan di BPR?

Menyimpan uang di BPR aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak ada salahnya jika kita menabung dan atau mendepositokan uang di BPR.

Sumber : Bank Indonesia

Dicari: Layanan Bank Pembangkit Sensasi


Era service economy dan service excellence sudah berakhir. Era kepuasan pelanggan menjadi ukuran kesuksesan sebuah brand pun tidak cukup lagi. Kini, kita memasuki era experiential economy.
Hermawan Kartajaya

Pelayanan prima (service excellence) bagi nasabah—di luar kinerja dan indikator keuangan, seperti total aset, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR), kredit bermasalah (non performing loans atau NPL), dan (loan to deposit ratio atau LDR)—merupakan faktor yang dijadikan pertimbangan dalam memilih bank. Faktor ini, menurut saya, lebih penting dibandingkan dengan suku bunga dan produk perbankan secara keseluruhan.
Faktor pelayanan, lebih-lebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan, merupakan penentu kelangsungan hidup perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan Richard C. Whiteley, dalam bukunya The Customer Driven Company, menunjukkan bahwa lebih dari 65% nasabah pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain karena faktor service deliver quality. Misalnya, tidak adanya perhatian pribadi (20%), pelayanan yang tidak ramah dan unhelpful (45%), serta masalah produk (30%): 15% masalah price dan 15% lagi karena kualitas produk.

Rabu, 13 April 2011

Banjir Modal Asing, Cadangan Devisa RI Bisa Tembus US$ 119 Miliar

Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Arus masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio di 2011 bakal terus berlanjut, walaupun tidak sebesar di 2010. Hal ini bisa menyebabkan cadangan devisa Indonesia di akhir 2011 menembus US$ 116,8-119,4 miliar.

Demikian isi Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan dikutip detikFinance, Rabu (13/4/20011).

"Investasi langsung (FDI) diperkirakan mengalami peningkatan. Arus FDI yang meningkat akan menjadikan struktur arus modal lebih baik dan lebih berorientasi jangka panjang," jelas laporan itu.

Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Maret lalu sudah menembus US$ 105,7 miliar. Cadangan devisa Indonesia memang terus meningkat dan pada awal tahun 2011 akhirnya menembus US$ 100 miliar. Pergerakan cadangan devisa RI sepanjang 2011 adalah:

  • 31 Januari 2011: US$ 95,3 milliar
  • 22 Februari 2011: US 97 miliar
  • 18 Maret 2011: US$ 103,3 miliar.
  • Akhir Maret 2011: US$ 105,7 miliar.

BI Perkirakan Ekonomi Indonesia Terus Membaik

Pintu gerbang Bank Indonesia (BI). Foto: Ist Pintu gerbang Bank Indonesia (BI). Foto: Ist

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus membaik dengan sumber pertumbuhan yang semakin berimbang dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2010.

Menurut ringkasan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2010 yang diterbitkan oleh BI di Jakarta, Selasa, perbaikan perekonomian tercermin dari surplus Neraca Pembayaran Indonesia yang masih besar, dan peran intermediasi perbankan yang semakin membaik.

Surplus itu didorong oleh pertumbuhan domestik dari investasi dan konsumsi yang menguat, serta kinerja ekspor yang masih solid seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara-negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia.

Optimisme meningkatnya investasi didukung oleh kemajuan yang dicapai dalam mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur serta peningkatan investasi yang akan didorong oleh membaiknya peringkat surat utang Pemerintah menuju investment grade.

Selain itu, peran Pemerintah dalam pertumbuhan diprakirakan akan meningkat dan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011.

Secara sektoral, penggerak pertumbuhan di tahun 2011 diprakirakan masih berasal dari sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Dalam hal ini peranan sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Dengan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diprakirakan akan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0-6,5%.

Prospek ekonomi domestik yang membaik tersebut didukung oleh kinerja ekonomi dunia pada tahun 2011 yang diprakirakan masih kuat.

Ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia diprakirakan akan kembali berada di kisaran rata-rata pertumbuhannya sebelum krisis 2008, sementara pemulihan ekonomi di negara-negara emerging markets diprakirakan lebih cepat dibandingkan dengan pemulihan di negara-negara maju.

Perekonomian di negara-negara maju akan terus membaik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya angka pengangguran dan defisit fiskal. Seiring dengan masih kuatnya kinerja ekonomi dunia, terutama di negara-negara emerging markets, harga komoditas dunia diprakirakan masih akan mengalami kenaikan.

Dengan kondisi tersebut, inflasi di negara-negara emerging markets masih akan relatif tinggi, sementara inflasi di negara-negara maju mulai meningkat.

Dengan demikian, kebijakan di negara-negara emerging markets diperkirakan cenderung ketat, sementara beberapa negara maju juga mulai melakukan pengetatan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang diprakirakan akan membaik dan kinerja perekonomian dunia yang tetap kuat, NPI masih akan mencatat surplus yang cukup tinggi.

Ekspor diprakirakan masih akan tumbuh tinggi di tengah tingginya pertumbuhan impor sehingga secara keseluruhan transaksi berjalan masih mencatat surplus.

Di sisi transaksi modal dan finansial, arus masuk modal asing diprakirakan masih berlanjut pada 2011 dengan peranan FDI yang semakin meningkat. (gor/ant)

Sumber : www.investor.co.id

BI Rate Bertahan di 6,75%

Gerbang Bank Indonesia Gerbang Bank Indonesia

JAKARTA- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Selasa, memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%.

Keputusan itu dikeluarkan BI meski tidak mengubah arah kebijakan moneternya yang cenderung ketat sebagai upaya untuk pengendalian tekanan inflasi yang masih tinggi, di tengah upaya pemerintah menurunkan tekanan inflasi dari kelompok volatile foods.

Gubernur BI Darmin Nasution dalam jumpa pers usai RDG mengatakan, keputusan mempertahankan BI rate antara lain dengan memandang bahwa pemulihan ekonomi global ke depan lebih baik sebagaimana terlihat dari penyesuaian ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga internasional.

"Optimisme global yang membaik ini akan berdampak pada volume perdagangan dunia yang juga meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap permintaan terhadap produk ekspor sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," katanya.

Namun, proses pemulihan ekonomi global ini masih menghadapi risiko ketidakpastian terkait krisis utang yang melanda sejumlah negara di Eropa dan potensi gangguan proses produksi paska gempa di Jepang.

Selain itu, kenaikan harga minyak dan komoditas pangan dunia diperkirakan masih berlanjut sehingga memberikan tekanan inflasi di banyak negara maju dan emerging economies, termasuk Indonesia.

Di sisi domestik, Dewan Gubernur berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 6,0 - 6,5% pada 2011 dan 6,1 - 6,6% pada 2012.

Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh sumber pertumbuhan yang semakin berimbang seiring dengan kinerja investasi yang terus meningkat dan kinerja ekspor yang masih tetap solid. (gor/ant)

Sumber : www.investor.co.id


Perbankan Juga Perlu Perhatian Know Your Employee


Produk asuransi kerap dijadikan sarana money laundry oleh seorang yang melakukan kejahatan. Seharusnya perbankan lebih memperhatikan know your employee. Kristopo
Jakarta–Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan delapan rekening dan dua rekening asuransi milik Malinda Dee.
Menurut Ketua PPATK Yunus Hussein, perusahaan asuransi bukan merupakan persoalan baru baru seseorang untuk melakukan pencucian uang (money laundry).
“Asuransi juga dapat dijadikan tempat pencucian uang bagi seseorang yang melakukan kejahatan,” kata Yunus, kepada wartawan, di kantor PPATK, di Jakarta, Rabu, 13 April 2011.
Dia menambahkan, biasanya seseorang membeli produk unitlink untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, beberapa produk lain di asuransi.
Sebenarnya, tambah Yunus, dalam melakukan pencucian uang, seseorang membeli apa saja dapat dikategorikan money luandry.
“Membeli produk multifinance, kendaraan dan lain-lain dapat dikategorikan pencucian uang,” ujarnya.
Karena itu, bagi perbankan, sebaiknya bukan hanya know your customer saja yang harus diperhatikan. Tetapi know your employee pun harus diperhatikan.
“Cari lebih dalam lagi penyebab mengapa karyawannya tiba-tiba hidup dengan gaya hidup mewah. Apakah uang yang didapat merupakan uang yang wajar. Bukan uang dari hasil kejahatan,” jelasnya.
Jika dapat diketahui dari mana hasil uang tersebut maka karyawan tersebut tidak melakukan kejahatan perbankan. (*)

Sumber : http://www.infobanknews.com/2011/04/perbankan-juga-perlu-perhatian-know-your-employee/

Data Inflasi Indonesia

LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen)
Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan



Bulan Tahun Tingkat Inflasi
April 2011
Maret 2011
6.16 %
6.65 %
Februari 20116.84 %
Januari 20117.02 %
Desember 20106.96 %
November 20106.33 %
Oktober 20105.67 %
September 20105.80 %
Agustus 20106.44 %
Juli 20106.22 %
Juni 20105.05 %
Mei 20104.16 %
April 20103.91 %
Maret 20103.43 %
Februari 20103.81 %
Januari 20103.72 %
Desember 20092.78 %
November 20092.41 %
Oktober 20092.57 %
September 20092.83 %
Agustus 20092.75 %

Sumber : www.bi.go.id

Data BI Rate

BI Rate
(Berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Gubernur)
Tanggal BI Rate Siaran Pers
12 April 20116.75%Pranala siaran pers
4 Maret 20116.75%Pranala siaran pers
4 Feb 20116.75%Pranala siaran pers
5 Jan 20116.50%Pranala siaran pers
3 Des 20106.50%Pranala siaran pers
4 Nov 20106.50%Pranala siaran pers
5 Okt 20106.50%Pranala siaran pers
3 Sept 20106.50%Pranala siaran pers
4 Agust 20106.50%Pranala siaran pers
5 Juli 20106.50%Pranala siaran pers
3 Juni 20106.50%Pranala siaran pers
5 Mei 20106.50%Pranala siaran pers
6 April 20106.50%Pranala siaran pers
4 Maret 20106.50%Pranala siaran pers
4 Feb 20106.50%Pranala siaran pers
6 Jan 20106.50%Pranala siaran pers
3 Des 20096.50%Pranala siaran pers
4 Nov 20096.50%Pranala siaran pers
5 Okt 20096.50%Pranala siaran pers
3 Sept 20096.50%Pranala siaran pers
5 Agust 20096.50%Pranala siaran pers
3 Juli 20096.75%Pranala siaran pers
3 Juni 20097.00%Pranala siaran pers
5 Mei 20097.25%Pranala siaran pers
3 April 20097.50%Pranala siaran pers
4 Maret 20097.75%Pranala siaran pers
4 Feb 20098.25%Pranala siaran pers
7 Jan 20098.75%Pranala siaran pers
4 Des 20089.25%Pranala siaran pers
6 Nov 20089.50%Pranala siaran pers
7 Okt 20089.50%Pranala siaran pers
4 Sept 20089.25%Pranala siaran pers
5 Agust 20089.00%Pranala siaran pers
3 Juli 20088.75%Pranala siaran pers
5 Juni 20088.50%Pranala siaran pers
6 Mei 20088.25%Pranala siaran pers
3 April 20088.00%Pranala siaran pers
6 Maret 20088.00%Pranala siaran pers
6 Feb 20088.00%Pranala siaran pers
8 Jan 20088.00%Pranala siaran pers
6 Des 20078.00%Pranala siaran pers
6 Nov 20078.25%Pranala siaran pers
8 Okt 20078.25%Pranala siaran pers
6 Sept 20078.25%Pranala siaran pers
7 Agust 20078.25%Pranala siaran pers
5 Juli 20078.25%Pranala siaran pers
7 Juni 20078.50%Pranala siaran pers
8 Mei 20078.75%Pranala siaran pers
5 April 20079.00%Pranala siaran pers
6 Maret 20079.00%Pranala siaran pers
6 Feb 20079.25%Pranala siaran pers
4 Jan 20079.50%Pranala siaran pers
7 Des 20069.75%Pranala siaran pers
7 Nov 200610.25%Pranala siaran pers
5 Okt 200610.75%Pranala siaran pers
5 Sept 200611.25%Pranala siaran pers
8 Agust 200611.75%Pranala siaran pers
6 Juli 200612.25%Pranala siaran pers
6 Juni 200612.50%Pranala siaran pers
9 Mei 200612.50%Pranala siaran pers
5 April 200612.75%Pranala siaran pers
7 Maret 200612.75%Pranala siaran pers
7 Feb 200612.75%Pranala siaran pers
9 Jan 200612.75%Pranala siaran pers
6 Des 200512.75%Pranala siaran pers
1 Nov 200512.25%Pranala siaran pers
4 Okt 200511.00%Pranala siaran pers
6 Sept 200510.00%Pranala siaran pers
9 Agust 20058.75%Pranala siaran pers
5 Juli 20058.50%Pranala siaran pers

Sumber : www.bi.go.id