Efisiensi, Ketahanan dan Intermediasi Perbankan Jadi Fokus Kebijakan BI 2012

Dalam menciptakan industri perbankan yang prudent, memerhatikan kebutuhan nasabah dan tetap tidak lupa menjalankan fungsi intermediasi, Bank Indonesia akan menyasar fokus kebijakan pada efisiensi, ketahanan dan intermediasi. Paulus Yoga
Jakarta–Bank Indonesia (BI) memfokuskan arah kebijakan industri perbankan pada tiga hal pada 2012, yakni efisiensi, ketahanan dan peningkatan peran intermediasi.
“Jadi, kita arahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan efisiensi, penguatan ketahanan perbankan dan mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah,” tukas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A. Johansyah, kepada wartawan, Jakarta, Kamis 15 Desember 2011.
Untuk efisiensi perbankan sendiri diperlukan kepastian mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Untuk itu, bank sentral melakukan fungsi regulatornya dengan melakukan enforcement (pemaksaan).
“Kita wajibkan dalam rencana bisnis bank (RBB) mencantumkan targer-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar,” tutur Difi.
Bank sentral sendiri, lanjutnya, terus melakukan kajian dalam praktek pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga LPS (Lembaga Penjamin simpanan). Juga bisa dilakukan dengan pembatasan pemberian hadiah bagi nasabah.
Sementara untuk ketahanan perbankan, Difi memaparkan beberapa kebijakan yang akan diambil, antara lain:
- penguatan permodalan agar bank siap mengantisipasi perubahan siklus bisnis ke depan untuk mengantisipasi risiko.
- melanjutkan kebijakan perlindungan nasabah.
- menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan.
- mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan multi-license sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.
Sedangkan untuk mendorong intermediasi perbankan, bank sentral akan melakukan beberapa hal, antara lain:
- peningkatan kualitas program TabunganKu.
- pengembangan edukasi keuangan.
- pelaksanaan financial indentity number dan pelaksanaan survei literacy.
- memfasilitasi pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah.
- mengkaji berbagai hambatan pembiayaan sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya rendah. (*)

Sumber : Infobank